Perpindahan Pasar Paok Motong, Pedagang Tuntut Kompensasi

Inilah Pasar Paokmotong yang baru dan harus segera ditempati. Pemindahan pedagang dari pasar lama ke pasar baru masih dalam proses, Senin, 27 Januari 2020.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim tengah menggencarkan sosialisasi terkait perpindahan Pasar Paok Motong dari pasar lama ke pasar baru. Dari rencana ini, puluhan pedagang khususnya pemilik ruko menuntut supaya diberikan kompensasi, lantaran hak guna bangunan (HBG) masih berjalan.

Kepala Bapenda Lotim, Slamet Alimin, MSi, menjelaskan, pemindahan akan tetap dilakukan karena pasar baru Paokmotong sudah layak untuk ditempati dan sudah diresmikan. Adanya beberapa pemilik ruko yang belum deal, karena masih ada HGB-nya, sehingga menuntut kompensasi. “Target satu minggu ke depan relokasi pedagang dari pasar lama ke pasar baru Paokmotong udah selesai,” ujarnya.

Baca juga:  Hari Pertama Relokasi, Sejumlah Pedagang Pasar Paok Motong Tidak Dapat Tempat

Dalam pemindahan inipun, pedagang diingatkan untuk tidak tertipu permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Sementara dalam pemindahannya pun pemerintah memprioritaskan pedagang lama. “Pedagang baru banyak yang mau. Tapi kita prioritaskan pedagang-pedagang yang lama,” janjinya.

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan pada Bapenda Lotim, H. Jayadi, menambahkan jika terdapat beberapa hal yang belum ada kesepahaman, terutama pemilik HGB, karena terdapat 40 unit kios yang masih berlaku HGBnya. Sehingga mereka menuntut kompensasi bebas sewa selama 7 tahun. Sementara, kata dia, mengacu kepada pasal 11 UU 36 tahun 2008 tentang PPH diatur bagaimana penyusutan gedung yang di dalamnya metode garis lurus yakni nilai HGB bisa dihitung per tahun.

Baca juga:  Belum Digunakan, Plafon Pasar Tanah Mirah Runtuh

Untuk itu, asumsi dari pemerintah mengingat HGB Pasar Paokmotong tahun 1997 sesuai masa pembangunannya dan berakhir tahun 2007 asumsi pemerintah dengan biaya Rp25 juta. Maka sisa HGB-nya di tahun 2020 hanya Rp5 juta lebih, karena menggunakan metode garis lurus. Dasar itulah dihitung nilai kompensasi dikaitkan dengan tarif kios yang ada di pasar baru Paokmotong menyusul terbitnya SK Bupati beserta sewa tarifnya.

Baca juga:  Belum Digunakan, Plafon Pasar Tanah Mirah Runtuh

Berdasarkan hitungan tersebut dan asumsi Rp25 juta, maka nilai kompensasi bebas sewa pemilik HGB sekitar 20 bulan. Hanya saja pemilik HGB menuntut 7 tahun sesuai dengan sisa HGB-nya. “Inilah yang hingga saat ini belum menuai titik temu sebanyak 25 orang dari 40 unit ruko,” tandasnya. (yon)