Jadi Tersangka, Kadis PUPR Lotim Didesak Mengundurkan Diri

Wakil Ketua DPRD Lotim,  M. Badran Achsyid (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Ditetapkannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim), LM sebagai tersangka pembangunan Pasar Tradisional Sambelia disoroti kalangan legislatif. Selaku mitra kerja pemerintah, dewan meminta supaya Kadis PUPR Lotim dinonaktifkan atau mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Langkah itu dinilai lebih tepat untuk menjaga pelaksanaan program di Dinas PUPR.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Acshyid, SE, ditemui di ruangan kerjanya, Kamis,  12 Desember 2019. Diungkapkannya, penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) merupakan bukan hal sepele. Melainkan penyidikan sudah pasti mengantongi dua alat bukti yang cukup dan menandakan pada tahap awal jika seseorang itu bersalah di mata hukum.

Apabila yang bersangkutan tidak beri’tikad baik untuk mengundurkan diri. Maka kepala daerah yang harus mengambil tindakan tegas untuk dilakukan penonaktifkan. Pasalnya, apabila sudah ditetapkan tersangka, maka diyakininya konstentrasi yang bersangkutan terganggu dalam bekerja. Terlebih saat ini dikabarkan jika yang bersangkutan sudah mulai jarang masuk kantor.

“Lebih baik mengundurkan diri sehingga lebih fokus dalam mengurus kasus yang menjeratnya. Kita berharap kepada bupati harus mengambil tindakan tegas dengan membebas tugaskannya. Jika tidak terbukti bersalah, silakan dipakai lagi,” saran Badran.

Sementara apabila jabatan itu melekat, dikhawatirkan dapat menjadi persoalan di kemudian hari. Dicontohkan Badran, ketika kasus LM naik ke persidangan dengan status terdakwa atau dilakukan penahanan. Maka hal tersebut berdampak pada eksekusi program pada tahun anggaran 2020. Terlebih jabatannya selaku kepala OPD di Dinas PUPR merupakan gudangnya pembangunan sejumlah proyek fisik di daerah ini.

  “Ketika tandatangannya dibutuhkan. Lalu yang bersangkutan tidak ada atau ditahan. Tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang sedang berjalan itu,” ungkapnya.

Diketahui bahwa dalam dugaan korupsi pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kecamatan Sambelia. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim menetapkan dua orang tersangka, yakni inisial LM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim dan A selaku kontraktor pasar yang dibangun tahun 2015 lalu. (yon)