Masalah Jurang Koak akan Diselesaikan di Jakarta

Lahan Jurang Koak yang terlihat gundul (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin terus mencoba mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah klaim lahan Jurang Koak 550 warga Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). “Kita akan coba carikan solusi di Jakarta,” ungkap Wakil Bupati saat diwawancara di kantornya, Rabu, 13 November 2019.

Diketahui, pascaberlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sejumlah kewenangan seperti menyelesaikan masalah sengketa di kawasan kehutanan ini sudah tak lagi menjadi urusan Kabupaten. Semua sudah dialihkan ke pemerintah pusat. Tidak ada lagi kewenangan Kabupaten dalam urusan kehutanan ini dinilai membuat pemerintah Kabupaten kesulitan untuk menyelesaikan persoalan.

Dengan ditariknya kewenangan tersebut membuat pemerintah kabupaten menjadi lumpuh. Pasalnya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pemerintah tingkat kabupaten. “Yang punya wilayah ini kan kita di Kabupaten, yang menerima dampak juga kita di Kabupaten,” terangnya. Hal-hal yang strategis seperti masalah kehutanan, termasuk pertambangan, perikanan dan kelautan membuat pemerintah daerah tingkat kabupaten ini tidak bisa berbuat banyak.

Seperti Lotim dalam penyelesaian masalah hutan Jurang Koak dinilai termasuk lumpuh. Apa yang dilakukan sangat terbatas karena tidak ada kewenangan. Pemerintah di tingkat Kabupaten ini hanya sekadar menyampaikan keluhan di atas. Baik ke pemerintah provinsi dan pusat. Menurut orang nomor dua di Lotim ini, persoalan kewenangan ini menjadi kendala berat. Daerah tidak bisa mengambil tindakan tegas. Jelas, Lotim sangat kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Termasuk dalam hal penyelesaian masalah di perikanan dan kelautan. Masalah pulau kecil di Lotim. Sebanyak 35 unit pulau kecil di Lotim ini diketahui sangat kesulitan bagi daerah untuk menatakelolanya. Seperti Gili Kondo yang notabenenya berada di wilayah administratif Lotim namun kesulitan juga dalam pengembangannya.

Secara prinsip, pemerintah Kabupaten lebih tahu wilayahnya. Akan tetapi, karena keterbatasan kewenangan tidak ada membuat kabupaten hanya bisa berharap. Menyadari implementasi UU 23 2014 tentang pemerintah daerah itu dinilai berat, diharap segera dilakukan peninjauan kembali. “Tinjau kembali soal undang-undang pemerintah daerah itu,” pinta Wabup.

Mengutip apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi, ada 70 aturan perundang-undangan yang akan coba disederhanakan. Tujuannya untuk memperpendek birokrasi dan aturan. Sehingga masuk berinvesatsi di Indonesia, termasuk di Lotim ini bisa lebih mudah dan cepat. Permudah para investor untuk datang dan mau bekerja serta bisa gerakkan ekonomi rakyat. (rus)