Lulus ‘’Passing Grade’’, Ratusan Honorer di Lotim Minta Diakomodir

Ratusan honorer yang tergabung dalam FHK2 bertemu dengan Komisi II DPRD dan BKPSDM Lotim untuk diakomodir dalam PPPK, Kamis,  7 November 2019. (Suara NTB/yon)

Advertisement

Selong (Suara NTB) – Forum Honorer dari Kategori Dua (FHK2) Lombok Timur (Lotim) kembali mengadu ke DPRD Lotim. Ratusan honorer dari FHK2 ini mengadukan nasib mereka supaya diakomodir oleh pemerintah daerah, terutama FHK2 yang lulus passing grade dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.

Kepada Suara NTB, Kamis,  7 November 2019, Ketua FHK2 Lotim, Tafaul, meminta supaya DPRD Lotim mendesak pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat untuk mengakomodir honorer FHK2. Hal tersebut karena menyangkut sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraannya. Sementara saat ini Pemda Lotim hanya mengakomodir 73 orang untuk diangkat dalam PPPK dengan beralasan terbatasnya kemampuan APBD.

Disebutkannya, jumlah FHK2 yang harus diakomodir oleh Pemkab Lotim sebanyak 273 orang dari sebelumnya sebanyak 346 orang setelah diakomodir 73 orang. Sisa inilah yang diminta supaya diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK, bukan membohongi honor daerah dengan usulan tahun lalu. “Kita minta supaya FHK2 ini diusulkan kembali dan diakomodir. Terutama yang lulus dalam passing grade seleksi PPPK beberapa waktu lalu,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Lotim, Huspiani, mengungkapkan jika apa yang menjadi tuntutan honorer dari FHK2 ini menjadi atensi untuk diselesaikan. Persoalan ini akan dikawal dan disampaikan ke bupati selaku kepala daerah hingga tuntas. Sisa FHK2 yang sudah lulus passing grade supaya diangkat menjadi PPPK atau CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, siap menjemput apa yang menjadi harapan dan tuntutan tenaga honorer yang tergabung dalam FHK2 untuk diangkat menjadi PPPK. Pemerintah daerah akan mengusulkan ke pemerintah pusat, karena yang memiliki regulasi berada di pemerintah pusat. “Daerah hanya memiliki kewajiban untuk mengusulkan. Tapi yang punya regulasi dan keputusan ada di pemerintah pusat,” terangnya. (yon)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.