Keinginan Gubernur Belum Terjawab, Petani Tembakau Swadaya Masih Menjerit

Tumpukan tembakau milik petani di Lotim yang belum terserap pasar. Mereka mengharapkan perusahaan membeli tembakau dengan harga pantas. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Petani tembakau swadaya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjerit pada musim tanam 2019. Pasalnya, produksi tembakau petani selain banyak yang belum terbeli, harga pembeliannya pun sangat jauh di bawah normal. Keinginan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat mendatangi gudang PT. Bentoel dan meminta tambahan kuota pembelian dinilai belum terjawab.

“Belum terjawab keinginan dari Pak Gubernur,” ungkap Ketua Kelompok Tani Emas Hijau Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, Huzaefah pada Suara NTB, Selasa,  15 Oktober 2019.

Kuota pengiriman Huzaefah ke perusahaan tempatnya menjual semestinya sepekan 15-20 bal. Akan tetapi realisasinya hanya 7 bal.  Gudang-gudang besar yang biasanya membeli selama beberapa bulan terakhir ini juga sudah banyak yang menerapkan sistem buka tutup. Ada satu perusahaan itu membeli untuk petaninya dua hari dalam sepekan. Hari-hari yang lain kadang dibuka untuk petani swadaya. Akan tetapi pembelian sejumlah perusahaan ini dinilai seperti meminta tembakau petani.

Pembeliannya paling mahal seharga Rp 2,5 juta per kuintal atau Rp 25 ribu per kilogram krosok. Sementara pada grade tembakau yang sama dari petani mitranya dibeli dengan harga Rp 4 juta atau Rp 40 ribu per kilogram krosok. Pembelian ke petani swadaya ini jelas jauh dari kata rendah. Teknik kedua dari para pemain di gudang-gudang besar, buka cabang-cabang baru. Sedangkan gudang induknya tutup atau hanya buka sekali dalam sebulan.

Menurut petani tembakau ini, praktik buka tutup perusahaan pembeli tembakau ini dilakukan untuk menghindari petani. Pihaknya menyebut ada beberapa gudang yang aktif menerima langsung petaninya.

Tembakau-tembakau di rumah-rumah anggota kelompok masih banyak yang menumpuk dan terancam tidak dibeli. Satu-satunya solusi yang bisa dilakukan

adalah semua gudang ini bisa menyerap tembakau petani. Untuk itu, peranan pemerintah provinsi diminta terus mengawal proses pembelian.

Gudang-gudang ini dinilai hanya akan mempermainkan petani kalau tidak ada kontrol dari pemerintah. Tidak saja soal penerimaan pembelian, akan tetapi kontrol juga dari segi harga. Petani swadaya dengan petani mitra. Bahkan sering petani swadaya ini dibeli tembakaunya seharga Rp 700 ribu. Harga ini sudah sangat rendah.

Kondisi serupa juga dialami Murdi. Pihaknya berharap, pemerintah daerah memberikan fasilitas agar tembakau petani dapat diserap oleh perusahaan, baik petani swadaya maupun petani mitra. “Memang kita merugi. Harga anjlok,” akunya pada Suara NTB.

Diakuinya, biaya produksi yang keluarkan tak sebanding dengan harga pembelian saat ini. Idealnya untuk satu kuintal tembakau kering seharga Rp3 juta hingga Rp4 juta. Sementara saat ini untuk satu kuintal hanya dibeli oleh perusahaan Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk tembakau jenis super. Sedangkan untuk tembakau kelas pertama dibeli seharga Rp900 ribu hingga Rp800 ribu ke bawah.

 “Saat ini perusahaan tidak ingin membeli lagi. Bahkan harga cukup murah. Pihak perusahaan menyebut dan menyerap petani tembakau yang kualitasnya super,” ujar Zainal Abidin, petani tembakau lainnya.

Ketua Gumi Paer Lombok, Lalu Junaidi, mengharapkan peran fungsi dari PL pertanian. Sebelum dilakukan penanaman, sosialisasi harus dilakukan ke petani, sehingga dari kuota harus diketahui hingga hasil yang didapatkan, sehingga petani bisa mengetahui paket produksi. Maka permasalah seperti terjadinya over produksi tidak terjadi yang menyebabkan masyarakat merugi.

 “Membeludaknya produksi tembakau ini akan membuat petani frustrasi. Sehingga kondisi ini menyebabkan masyarakat menjual tembakaunya dengan harga murah. Terutama untuk petani swadaya yang terpinggirkan,” jelasnya.  (rus/yon)