Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Gempa, Bupati Lotim Serahkan ke APH

H. M. Sukiman Azmy dan Purnama Hadi (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM, menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan adanya penyimpangan dana bantuan gempa. Apabila menyangkut persoalan hukum, bupati mengaku sudah semestinya diusut tuntas oleh APH selaku pihak yang berwenang. Sementara pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi.

“Jika ada penyimpangan dana bantuan bantuan gempa apabila menyangkut persoalan hukum. Maka kita serahkan persoalan itu ke APH selaku pihak yang berwenang dalam menanganinya. Pemerintah daerah tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah itu,” terang bupati ditemui di Selong, Kamis, 11 Juli 2019.

Dalam pencairan dana bantuan gempa ini, bupati menegaskan pemerintah sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan penanganan dampak gempa untuk bagaimana dapat berjalan lancar, aman dan jujur. Untuk itu, sudah semestinya diberikan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan permainan dan penyimpangan terhadap bantuan gempa ini. Sementara, untuk sisa anggaran Rp300 miliar tidak akan bisa dicairkan oleh pemerintah pusat apabila data yang anomali belum diserahkan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, menyebutkan fakta di lapangan sampai saat ini tidak ada terjadi penyimpangan. Temuan-temuan itu masih bersifat persepsi dan indikasi dari beberapa elemen masyarakat, akan tetapi faktanya belum ditemukan adanya penyimpangan. Purnama Hadi tidak menampik adanya data baik yang dipegang oleh Kodim 1615/Lotim dan Polres Lotim terkait dugaan penyimpangan itu. Namun dari BPBD sudah melakukan pencegahan

“Memang ada informasinya. Namun kita dari BPBD sudah turun ke lokasi di Sembelia. Namun kita sudah melakukan pencegahan dan penanganan,” terangnya.

Dijelaskan bahwa kasus itu berupa dugaan kontrak kerja yang dilakukan oleh aplikator abal-abal dengan membuat SPK non permanen. Artinya, tidak dicantumkan di dalam SPK itu mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak baik pokmas maupun aplikator berupa batas waktu penyelesaian pembanguan Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak dijelaskan. Kedua, mengenai jumlah real cost untuk satu pokmas yang ditandatangani tanpa diketahui oleh ketua pokmas.

Sementara dalam SPK itu harus jelas kontrak kerja antara pokmas dan aplikator, karena rata-rata untuk pembangunan RTG yaitu 45 hari kerja dengan maksimal 60 hari kerja. Inilah harus ditegaskan dengan tertuang dalam SPK. “Yang melakukan penandatanganan antara anggota pokmas dan aplikator. Secara hukum itu tidak sah,” tegas Purnama Hadi.

Sebelumnya, Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, mengakui jika tim dari Satreskrim Polres Lotim tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan bantuan gempa. Pihaknya berkoordinasi dengan Kodim 1615 Lotim dan BPBD untuk mendapatkan data pasti jumlah rumah warga yang rusak dan mendapat bantuan pembangunan RTG. (yon)