Jika Menyimpang, Bupati Lotim Persilakan Aliran Dana Baznas Diusut

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM angkat bicara terkait polemik aliran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim. Bupati menyayangkan apabila adanya dana yang dikelola oleh Baznas digunakan tidak sesuai peruntukannya. Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini mempersilakan aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas aliran dana tersebut.

“Jika ada unsur pidana di dalamnya. Kita persilakan pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum kalau memang ada pelanggaran,” terang bupati ditemui di Mapolres Lotim, Rabu, 19 Juni 2019.

Sementara untuk pemberian pinjaman Baznas ke Selaparang Televisi, menurut bupati jika hal itu berstatus legal dan sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan kajian dengan tentunya adanya jaminan. Terlebih Selaparang TV merupakan lembaga milik pemerintah yang sudah melakukan itu dan tentunya melihat layak dan tidak kelayakan untuk pemberian pinjaman itu.

Hanya saja, yang menjadi persoalan itu apabila dana tersebut masuk ke rekening pribadi oknum tertentu. Maka dari itu, bupati menegaskan bahwa itu merupakan tugas dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Bupati menduga bahwa adanya oknum yang secara sengaja menggoreng masalah peminjaman Baznas ke Selaparang TV. “Jadi harus diusut jika ada unsur pidananya. Saya menduga ada yang sengaja menggoreng dana peminjaman ini,” kata dia.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK, mengaku akan menyiapkan dokumen dalam kasus yang tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait baik dari Baznas di antaranya Ketua Baznas Lotim dan para wakil- wakilnya.

Pemanggilan itu, kata dia, sudah semestinya dilakukan berdasarkan pengaduan dan laporan yang diterima. “Tadi bupati juga mempersilakan. Kita dari kepolisian siap bekerja dan sedang mempersiapkan berkas-berkasnya,” terangnya. “Apapun bentuk laporan itu, sudah semestinya kita tindaklanjuti. Termasuk dugaan pengelewangan penggunaan dana Baszas ini,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua III Baznas Lotim, M. Nazri, mengaku jika penyaluran dana Baznas Lotim sudah sesuai aturan, termasuk ke unit pemberdayaan ekonomi Mustahik (UPEM). Itu semacam diberikan pinjaman kepada para pengusaha kecil dengan tanpa bungan dan tanpa potongan. “Tidak ada dana Baznas yang disalurkan ke OPD sebagaimana informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Disampaikannya, dalam pengelolaan dana zakat tersebut ada yang sifatnya konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif diberikan bagi habis kepada delapan asnab. Sementara untuk ekonomi produktif, visi yang tertuang di dalamnya yakni mengubah mustahik menjadi muzakki. Sehingga survey menunjukkan bahwa cara terbaik yakni diberikan dengan model pinjaman, bukan modal hibah.

Sehingga Baznas se-Indonesia memberikan pinjaman itu untuk kemudian dilakukan pembinaan. UPEM itu memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dengan tenggat waktu 10 bulan dengan setiap bulan dikembalikan 10 persen dengan sistem pembinaan dilakukan.

Untuk kasus dana yang diberikan ke LPP Selaparang TV, M. Nazri mengaku hal tersebut benar adanya. Hal tersebut dikarenakan membantu antar sesama, di mana pada saat itu pada bulan Ramadhan dan terdapat program untuk syiar Ramadhan sementara dana untuk Selaparang TV belum keluar dari pemerintah daerah. Nazri juga mengakui tidak ada aturan untuk dana tersebut diberikan ke LPP Selaparang TV, baik dari hukum agama maupun Baznas sendiri. “Kita hanya membantu dan jelas pengembaliannya. Bukan untuk bisnis,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengungkapan bahwa perlu dilakukan review ulang fungsi, tugas dan wewenang Baznas. Apabila mengambil analog dari nama Baznas yaitu, Badan Amil Zakat Infak dan Sedakoh. Maka sudah tentu fungsi dan tugasnya tidak terlepas dari nama tersebut. Sementara apabila adanya tugas-tugas lain yang dilakukan oleh Baznas, maka sudah tentu patut dipertanyakan.

Dalam sistem pengelolaan Baznas, lanjutnya, semestinya tidak diperbolehkan keluar dari konteks tersebut, kecuali Baznas membuat badan usaha simpan pinjam. Namun itu kembali menjadi pertanyaan apakah diperbolehkan atau tidak dana zakat tersebut diperpinjamkan. Maka dari itu, Ketua DPD Partai Golkar Lotim ini meminta supaya bupati harus tegas terhadap permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. (yon)