Rp600 Miliar Dana Lotim Masih Menganggur

DPRD Lotim memanggil sejumlah pimpinan OPD terkait membahas progres pekerjaan. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Sebanyak Rp 600 miliar lebih disebut dana masih menganggur di kas daerah. Fakta itu membuktikan masih banyaknya pekerjaan yang belum bisa dituntaskan oleh eksekutif. Dewan Lotim pun Selasa,  14 Mei 2019 memanggil pimpinan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengemukakan, progres report pembangunan memasuki triwulan kedua tahun 2019 ini dinilai masih rendah. Dewan Lotim pun mempertanyakan persoalan tersebut.  Menurutnya, masalah utamanya lambatnya progres ini karena pimpinan OPD yang lambat dalam merespon dan realisasi anggaran. Sementara dalam waktu dekat ini sudah mulai akan dibahas APBD Perubahan.

Guna mempercepat progres pencapaian realisasi anggaran ini diminta seluruh OPD segera mengambil tindakan cepat. Sejauh ini menurut Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini, lambatnya pekerjaan para pimpinan OPD ini, karena terkait karakter. “Ini sekarang situasinya para pejabat ini mental-mental, menunggu apakah akan dapat jabatan lagi atau tidak,dapat kedudukan atau tidak,” sebutnya.

Belum jelasnya kedudukan dari para pimpinan OPD membuat banyak yang tak berani mengeksekusi. “Mereka menjadi stagnan, alasan menunggu jabatan definitif. Akan tetapi, ujungnya kemudian rakyat yang dirugikan,’’ ujarnya.

Paling didesak oleh Wakil Rakyat Lotim ini adalah realisasi program yang bertepatan dengan momentum. Seperti momentum bulan Ramadhan 1440 H. keterlambatan dalam pencairan ini jeals akan membuat penganggaran berdasarkan momentum ini menjadi tidak penting.

Karenanya diingatkan, tidak boleh lewat momen dan waktunya. OPD selama bulan puasa ini harus bekerja cepat agar kebutuhan selama bulan puasa ini bisa mengena. Tidak diinginkan kejadian seperti tahun 2018 lalu, pengadaan paket  pangan untuk lebaran tidak terlambat pengadaannya.

Ditambahkan, soal keberadaan pimpinan OPD yang diketahui sebagian besar saat ini masih menduduki jabatan pelaksana tugas (PLT) sudah disikapi pemerintah daerah dengan membentuk panitia seleksi (Pansel). Dengan demikian, setelah hasil pansel keluar akan ada kegiatan mutasi. Kebijakan bupati yang belum melakukan mutasi ini berpengaruh pada kinerja OPD. OPD menjadi tidak mampu eksekusi, karena khawatir tidak mendapatkan jabatan.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Lalu Mulyadi, menyebutkan progres lelang sampai pertengahan Mei 2019 ini sudah mencapai 65 persen. Diakui, masih banyak OPD yang belum melaksanakan progres realisasi.

Dia menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa itu tak hanya tugas dan tanggung jawab Unit Layanan Pelelangan (ULP) Bagian Adpem.  Akan tetapi, ada peranan penting dari OPD, antara lain dalam pemenuhan syarat lelang sebagian besar merupakan kewenangan OPD.

Seperti pembuatan gambar, spek, draf kontrak dan kerangka acuan menjadi tugas OPD. ULP sendiri sudah berinisiatif mempercepat pengadaan dengan cara membantu tugas OPD memenuhi semua persyaratan lelang.

Tahun 2019 sebutnya ada aturan baru dalam pelelangan. Di mana,  semua syarat harus dinput sendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di masing-masing OPD. Berbeda dengan sebelumnya, cukup OPD sampaikan syarat lelang dengan lampiran foto copy persyaratan. Akan tetapi sekarang, harus dipastikan input datanya di sistem lelang langsung oleh PPK, karena yang mengetahui pasword adalah PPK. Input data ini sangat penting karena menjadi bagian yang akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (PPK). Apakah suatu proyek itu sudah masuk lelang dalam sistem.

Adapun rincian progreslelang yang sudah sebagian besar dilakukan ULP antara lain, peningkatan jalan hotmik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 38 miliar di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Tahapan selanjutnya di PUPR sedang persiapan kontrak.

Paket lainnya Rp 235 miliar program percepatan infrastruktur. Semua paket ini sebutnya sudah selesai lelang dan saat ini sedang proses teken kontrak. Pengadaan pangan di masing-masing kecamatan senilai Rp 699 juta di kecamatan. Sekarang sudah mulai drop barang di kecamatan dan dalam waktu dekat sebelum hari raya kabarnya sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin di 21 kecamatan.

Bantuan pangan ini sebelumnya diberikan untuk 80 ribu warga miskin kini bisa lebih besar. Masing-masing kecamatan bisa 7 ribu warga miskin dapat bantuan berupa beras, minyak goreng dan gula pasir. Sebanyak 21 kecamatan dikalikan rata-rata 7 ribu, maka sebanyak 147 ribu warga miskin tahun 2019 ini akan dapat bantuan. (rus)