BKPSDM Lotim Bantah SK Tenaga Honorer Tak Mengacu Masa Kerja

Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi (Suara NTB/yon)

Advertisement

Selong (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membantah penyesuaian SK tidak mengacu pada masa kerja tenaga honorer. Pasalnya, penghitungan masa kerja mengacu pada SK dinas dan SK bupati. Di luar dari itu tidak dihitung dalam masa kerja.

Demikian disampaikan Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, pada Suara NTB, Jumat, 10 Mei 2019.

Dijelaskannya, semua SK tenaga honorer sudah terbagi kecuali Dinas Dikbud selain dari yang sudah sertifikasi. Sementara terkait adanya keluhan itu merupakan hal yang wajar, karena banyak tenaga honorer yang menghitung masa kerja yang salah. Misalnya, banyak honorer yang memegang SK magang selama tiga tahun, disposisi, bahkan tidak memegang SK sama sekali.

Sementara honorer yang bersangkutan menilai bahwa dirinya sudah mengabdi cukup lama. Dalam aturan, SK magang tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam penghitungan masa kerja. “Ada magang sampai tiga tahun. Namun dalam penghitungan masa kerja, tiga tahun bersatus magang itu tidak dihitung, termasuk yang menggunakan disposisi apalagi yang sama sekali tidak memegang SK,” jelasnya.

Bahkan dalam tahap penyesuaian yang dilakukan, ditemukan adanya rekayasa dalam SK yang dilakukan oleh oknum tenaga honorer. Modus yang digunakan yaitu mengganti masa kerjanya yang ditutupi menggunakan tipe-X, sehingga itu ditertibkan dan honorer yang bersangkutan sudah dipanggil. “Penghitungan masa kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan adanya SK kepala dinas, SK bupati. Silakan honorer itu bekerja secara defakto, tapi kita bekerja secara yuridis,” ungkapnya.

Terkait dengan minimnya pemahaman tenaga honorer terkait tata cara penghitungan masa kerja ini, Hairi menilai aturan itu tidak disampaikan oleh masing-masing OPD tempat honorer itu mengabdi. Di mana sejak awal sudah sudah disosialisasi bahwa masa kerja tenaga honorer dihitung dari dimilikinya SK dinas maupun SK bupati. Bahkan, kata Hairi, dari awal sudah meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam penghitungan masa kerja supaya tidak melakukan pengurangan maupun menambah masa kerja honorer tanpa adanya dasar yang jelas.

Sementara adanya tenaga honorer yang memegang SK yang sama dan tahun yang sama namun SK yang didapatkan berbeda. Hairi mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Apabila ada ditemukan, maka akan dilakukan kroscek untuk mengkaji data yang bersangkutan.

Dalam proses penyesuaian SK tenaga honda ini berdasarkan masa kerjanya, pada awal penertiban ditemukan sekitar 609 SK yang masa kerjanya tidak jelas. SK bupati yang terkesan dibuat dadakan atau SK timses (tim sukses) sebanyak 609 yang dibuat Desember 2018 oleh pemerintah daerah. Untuk itu, itulah yang ditertibkan karena banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun sama sekali tidak pernah mendapatkan SK bupati. Sementara honorer yang baru mengabdi dalam hitungan bulan bahkan nol bulan mendapat SK bupati langsung.

“SK-SK itu dibuat atau berlaku pada Januari 2017-2018, Agustus 2018, Desember 2018 dan lain sebagainya. Ironisnya, pemegang SK bupati itu honorer yang baru bekerja dua bulan, satu bulan bahkan nol bulan,”kata M. Hairi.

Untuk itulah yang disesuaikan pemerintah daerah sebagaimana masa kerjanya dan diberikan SK, baik itu SK perintah kerja, kelompok kerja maupun perjanjian kerja. “Artinya tidak ada SK yang dibagikan yang tidak sesuai dengan masa kerja dari tenaga honorer,”tegasnya. (yon)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.