Lotim Keberatan Disebut Daerah Paling Rawan

Rapat koordinasi pemilu yang digelar di Kantor Bupati Lotim, Selasa,  9 April 2019. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut sebagai daerah paling tinggi tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dari seluruh Kabupaten/kota se Indonesia. Data ini sesuai rilis dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).  Namun, Pemkab Lotim keberatan disebut sebagai daerah paling rawan.

Guna mengantisipasi segala kemungkinannya, Lotim menggelar rapat koordinasi lengkap, Selasa,  9 April 2019. Usai rakor, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin kepada awak media mengakui adanya penilaian Lotim sebagai daerah paling rawan secara nasional itu.

Dituturkan, saat pelatihan kepala daerah beberapa waktu lalu, ia sudah udah melayangkan protes terhadap data Menkopohukam tersebut.  “Tingkat kerawanan paling tinggi nomor satu secara nasional ini adalah citra buruk, dan saya sangat keberatan betul,” ungkap wabup.

Menurutnya, data yang digunakan adalah gelaran Pesta Demokrasi 2014 silam. Di mana ada kasus di wilayah administasi Kabupaten Lotim yang terjadi konflik dalam pelaksanaan pemilu. Kasusnya juga terkait dengan jemaat Ahmadiyah.   Dalam hal ini, ujarnya,  kasus tersebut secara parsial dan tidak bisa digeneralisir menjadi masalah di kabupaten dan menyebut Lotim sebagai daerah paling buruk. Pada pelaksanaan 2019 ini ditekadkan bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menepis predikat daerah paling rawan tersebut.

Saat ini disebut sebagai daerah paling rawan nomor satu, maka siap akan dibalik 180 derajat menjadi daerah paling aman se Indonesia. Dituturkan, saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu, Lotim terlihat sangat aman. Padahal tingkat kerawanan pilkada sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerawanan saat Pemilu.

Tapi ternyata, pemilu tidak seperti pilkada. Pelaksanaannya sangat aman seaman-amannya. Pelaksanaan pilkada ini dikatakan bisa menjadi barometer. “Mudah-mudahan hasil pelaksanan Pemilu ini kita bisa mengubah hasil penilaian itu,” paparnya.

Guna mewujudkan cita-cita sebagai daerah paling aman dan paling sukses dalam pelaksanaan Pemilu, Wabup meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, kepala Desa, Kepala Dusun dan ketua RT untuk berperan aktif mengajak warga menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal17 April 2019 mendatang.

Masyarakat diharapkan Wabuptidak lagi apatis dalam menghadapi prosesi pergantian pimpinan. Tingkat partisipasi pemilih diharapkan meningkat. Target 77,7 persen dari KPU diharapkan bisa terwujud.

Sementara itu, Kapolres Lotim AKBP Ida Bagus Made Winarta, SIK., menjelaskan, jika situasi Lotim dalam kondisi aman dan kondusif. Pihaknya mengharapkan masyarakat Lotim sudah dewasa dan melaksanaan pemilu dengan aman dan nyaman.

Dikemukakan, pengalaman pelaksanaan pilkada dan pilkades serentak sudah berlangsung aman. Predikat sebagai daerah paling rawan secara nasional menjadi beban ke depan. Diakui ada beberapa kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang masuk laporan dan ditangani Gakumdu. “Banyak laporan pengaduan,tapi alhamdulillah, baru satu sudah sidik dan harapkan tak ada lagi kasus yang muncul,” ucapnya.

Guna memastikan pelaksanaan benar-benar aman, Polres Lotim menyiapkan personel 1.200 orang. Yakni dari jajarn Polres Lotim sendiri dan BKO dariPolda NTB. Banyaknya pasukan yang dipersiapkan ini dikarenakan mengingat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3.839 se Kabupaten Lotim. “Kalau kabupaten lain jaga markas saja, tapi khusus Lotim, personel BKO Polda yang disiagakan,” sebut Kapolres.

Kasdim Kodim 1615 Lotim, Mayor inf. Arifianto menambahkan dalam pengamanan pesta demokrasi ini pasukan TNI siap membantu. Sebelum selama dan setelah pelaksanaan siap dilakukan pengamanan. Personel di 11 Koramil dan ada BKO dari 742/SWY yang siap diperbantukan juga menjaga keamanan.

Sementara itu, Kajari Lotim Tri Cahyo Hananto menyatakan dirinya tidak ingin mengusut perkara pemilu. Tindak pidana pemilu ini bisa saja terjadi, yakni tipilu yang dilakukan pelaksana pemilu, peserta pemilu dan aparat sendiri yang bisa terindikasi tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu.   “Kalau pemilu dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan dapat citra baik,” terangnya menegaskan.  (rus)