Kasus PKH, Kejari Lotim Belum Periksa Oknum Korkab

Kajari Lotim,  Tri Cahyo Hananto (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Tri Cahyo Hananto, menegaskan kasus dugaan korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh oknum koordinator kabupaten (korkab) pendamping PKH terus berjalan. Dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp100 juta lebih. Kendati demikian, pelaku belum dilakukan pemeriksaan.

“Indikasi kerugian negara diatas Rp100 juta. Ini masih terus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun untuk terduga pelaku sendiri belum kita periksa,” terang Cahyo.

Ia memastikan bahwa kasus ini dapat tuntas tahun ini, karena titik terang terus didapatkan. Hanya saja, adanya beberapa kasus yang masuk dan sedang berjalan, sehingga harus diselesaikan satu per satu. Misalnya, kasus Pusuk Sembalun yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk proses persidangan dengan tersangka mantan Kadispar Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi dan kontrakor, Samsul Ahyar. “Kita seleseai tahun ini,” tegas Kajari.

Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, menambahkan, saat ini sedang dilakukan perekapan sejak dilakukan penghitungan dari awal dengan bertambahnya dokumen-dokumen dari setiap pemeriksaan yang dilakukan. Namun dari penghitungan sementara, kerugian negara mencapai ratusan juta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi.

Untuk penghitungan dilakukan oleh pihak Kejari Lotim tanpa melibatkan BPK, BPKP, inspektorat, maupun lembaga auditor lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penghitungan kerugian negara dalam kasus PKH ini tidak begitu rumit. “Internal kita yang melakukan penghitungan kerugian negara itu. Nanti kita tinggal koordinasi dengan lembaga auditor yang lain,” jelasnya.

Disampaikan Wasita, unsur pidana itu terjadi ketika kartu masyarakat dipegang oleh korkab, sehingga dalam empat kali tahap pencairan dengan bansos sebesar Rp1,8 juta untuk satu keluarga penerima manfaat (KPM) yang didapatkan dalam setahun. Yang bersangkutan memainkan peran berupa melakukan pembagian secara bergilir terhadap sembilan kelompok KPM di Kecamatan Montong Gading.

Dalam kasus ini, Jaksa sudah memeriksa sejumlah KPM dan pihak dari Dinas Sosial (Lotim). Namun sampai saat ini, kasus dugaan tipikor ratusan uang negara yang dihajatkan untuk warga miskin di Kabupaten Lotim itu belum ada penetapan tersangka. Dalam kasus PKH ini, lanjut Wasita, dugaannya memungut uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat pada tahun 2017-2018 untuk dana tahap satu dan dua. Namun fakta di lapangan, dana tersebut tidak dibagikan. Melainkan dipergunakan secara pribadi oleh oknum korkab pendamping PKH yang bersangkutan.  (yon)