Honorer Dievaluasi, Tenaga Magang Kesehatan di Lotim Tak Diakomodir

Sekretaris Dikes Lotim,  Ahmad Masfu (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) saat ini masih dalam proses mengevaluasi keberadaan seluruh tenaga honorer. Termasuk di dalamnya para tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan dan perawat. Honorer yang dievaluasi dan diakomodir hanyalah yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) baik dari puskesmas, kepala dinas dan bupati. Sedangkan tenaga-tenaga magang terpaksa tidak bisa diakomodir.

Demikian ditegaskan Sekretaris Dinas Kesehatan Lotim Ahmad Masfu kepada Suara NTB, Selasa,  26 Februari 2019. Menurutnya, untuk honorer yang memiliki SK tidak ada yang akan dirumahkan. Sedangkan yang magang, jika dianggap membebani dipersilakan untuk diberhentikan.

Mengenai magang, lanjutnya, terjadi kesalahan persepsi sedari awal. Magang secara prinsip tidak berlaku di birokrasi. Magang secara aturan memiliki waktu. Di mana kehadiran tenaga magang ini hanya ingin menerapkan kapasitas keilmuannya.  Waktunya ada yang enam bulan dan bisa  diperpanjang sampai satu tahun. Begitu selesai waktunya, apakah sebelumnya atau perpanjangan maka tidak boleh lagi masuk.

Sementara fakta di lapangan, walaupun masa magangnya sudah berakhir, masih banyak tenaga magang ini yang diakomodir oleh puskesmas. Ke depan supaya lebih tertib administrasi, tenaga magang ini akan coba diubah menjadi tenaga harian lepas (THL). “Ini supaya lebih legal,” ucapnya. Bagaimanapun, sambungnya dalam dunia kesehatan, tenaga kesehatan harus ada tenaga legalitasnya.

Diakuinya, jumlah tenaga kesehatan yang magang ini sebutnya cukup banyak. Bahkan hampir sama dengan tenaga honorer non PNS . Disebut, satu puskesmas yang kecil saja, itu tenaga non PNS itu bisa mencapai 50 orang, karena ada standarnya mengenai jumlah tenaga kesehatan.

Terhadap evaluasi honorer, katanya, sesuai dengan arahan Bupati H. M. Sukiman Azmy, tenaga honorer yang diusulkan untuk dievaluasi adalah yang sudah memiliki SK Bupati, SK Kepala Dinas dan SK Kepala Puskesmas. Sedangkan tenaga yang bekerja karena nota dinas dan magang saja tidak diakomodir.

Bagi yang sudah punya SK tersebut jumlahnya 1.365 orang. Semuanya sudah diusulkan ke Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hasil verifikasi BKPSDM sudah dikembalikan dan dilakukan kembali perbaikan masa kerja. Beberapa nama masih muncul namanya kemudian dihapus oleh Dikes. ”Ada yang mengundurkan diri  dan karena lulus menjadi CPNS,” ucapnya. (rus)