Bupati Lotim Perintahkan Tiga Kafe Ditutup

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memimpin rakor terkait penertiban sejumlah tempat yang izinnya belum diperbaharui serta indikasi dijadikan tempat prostitusi. (Suara NTB/Humas Pemkab Lotim)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM, memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait lainnya untuk melakukan tindakan tegas berupa penyegelan dan penutupan terhadap tiga tempat hiburan malam (THM) atau kafe yang terletak di kawasan pantai Labuhan Haji. Selain itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini juga melakukan penertiban dan menggusur lapak yang terdapat di pantai Lahuhan Lombok.

Demikian disampaikan bupati, saat menggelar rakor dengan Forkopimda Lotim, Bakesbangpoldagri, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Camat Pringgabaya, dan Camat Labuan Haji terkait penertiban kafe dan lapak yang berada di Pantai Labuan Haji dan Pantai Labuhan Lombok, di Pendopo Bupati, Rabu, 16 Januari 2019.

Dalam arahannya, bupati mengatakan jika terdapat dua agenda penting yang harus terselesaikan yakni, moral dan prostitusi. Pasalnya, dalam sidak yang dilakukan di Pantai Labuan Haji dan Pantai Labuan Lombok ditemukan kafe yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya, tiga kafe di Labuan Haji ini ada CD, CM dan CL. Dari hasil sidak, bupati menilai sudah tidak mematuhi norma-norma agama, dan moral, karena banyak ditemukan berbagai macam jenis minuman keras dari berbagai merek bahkan terindikasi melakukan prostitusi.

Sementara di Labuan Lombok ditemukan lapak-lapak yang tidak jelas, bahkan terkesan kumuh serta disalahgunakan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Hal ini berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Karena itu bupati meminta instansi terkait untuk meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan. “Tidak perlu ada surat peringatan, hari ini tiga kafe harus tutup permanen, segel dan cabut izinnya. Begitu juga yang ada di Labuhan Lombok adakan sosialisasi dan gusur lapak-lapak yang ada di sana,” tegas bupati.

Sukiman juga menyinggung masalah ground breaking hotel oleh PT. Tamada di Tampah Boleq. Hal tersebut mengingat tanah itu merupakan tanah ulayat yang dimanfaatkan masyarakat dalam pesta adat bau nyale. Ditegaskan bupati, apabila investor datang, maka Pemda Lotim meminta kepada mereka agar membuat izin baru dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. “Pengembangan dan pembangunan kawasan tersebut akan mengacu pada konsep sejumlah kawasan pariwisata yang sudah berkembang seperti Senggigi dan Mandalika,” ungkapnya.

Lebih jauh disampaikannya, terkait hal itu sejumlah pihak menyampaikan saran dan masukan untuk penyelesaian persoalan tersebut, yang intinya menjalankan sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu diusulkan pula untuk melakukan sidak di kawasan lain yang terindikasi menjalankan praktik serupa. (yon)