Tak Bersikap Netral, Ahsanul Khalik Siap Ditindak

Selong (Suara NTB) – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setda Kabupaten Lotim bersikap netral dalam Pilkada 2018. Termasuk dirinya, apabila tidak bersikap netral, ia mempersilakan Panwaslu untuk mengambil tindakan.

“Pjs bupati apabila tidak netral, maka silakan saja untuk diproses sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya belum lama ini di Selong.

Hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada publik, jika dirinya diamanahkan menjadi Pjs bupati terbebas dari unsur politik. Meski baru beberapa hari diamanahkan menjadi penjabat bupati Lotim, Ahsanul mengaku sudah menerima laporan dan mengantongi sejumlah nama-nama ASN atau kepala OPD yang menjadi tim sukses dalam Pilkada 2018.

Namun terkait kebenarannya nantinya akan ditelusuri, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan tegas agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis itu. “Nama-nama ASN kita yang indikasi menjadi tim sukses salah satu calon baik di pilgub atau pilbup sudah ada laporan yang masuk, itu sudah saya kantongi,”ujarnya.

Untuk itu, para ASN diingatkan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya selaku abdi negara tanpa adanya embe-embel politik. Dalam waktu dekat ini, dirinya akan mengumpulkan semua anggota Satpol PP, Kades dan semua pegawai untuk menjamin netralitasnya dalam Pilkada serentak 2015. Apabila ada ASN yang terlibat politik praktis, memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu pasangan calon. Maka itu harus ditindak dengan tegas oleh Panwaslu yang ada di kabupaten.

Pada bagian lain, Kepala Dinas Sosial NTB ini meminta perbaikan pada pengelolaan pendapatan daerah dari pasar. Menurutnya, potensi PAD dari pasar yang ada di Lotim sangat besar. Sedapat mungkin tidak ada ruang-ruang terjadinya kebocoran. Semua dugaan kebocoran harus di tutup dan diskemakan dengan baik oleh OPD yang menangani pasar. Setiap pasar dievaluasi target dan pencapaiannya dengan melihat seberapa banyak pedagang yang ada di dalam pasar lalu seperti apa mereka membayarkan retribusi ataupun kewajibannya kepada daerah melalui kepala pasar maupun juru pungut pasar.

Selama ini, katanya, berdasarkan informasi yang diserap ada indikasi tentang kebiasan oknum tertentu dan juga oknum pedagang melakukan permainan menjual lapak lapak atau lahan mereka di dalam pasar kepada orang lain. Misalnya dari daerah mereka membeli 5 meter lalu kepada orang lain dia jual kembali dengan harga lebih tinggi dan dipecah menjadi 2 bagian masin-masing 2,5 meter. “Ini juga perlu penertiban,” kata Ahsanul.

Segala kemungkinan terjadinya pungutan liar terhadap pedagang ini dinilainya bisa berpotensi mengurangi pendalapatan daerah. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan penertiban terhadap pedagang tumpah di pasar. Seepert di Pasar Paok Motong yang menjadi keluhan banyak pihak karena menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pedagang mempergunakan bahu jalan sampai habis, ini dengan memundurkan sejauh 1,5 – 2 meter dari linggir badan jalan.

Penertiban diminta dilakukan oleh Bapenda, Dinas Perhubungan dan Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat Polres Lotim.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly juga menegaskan tidak boleh adanya ASN yang terlibat politik praktis. Apabila ada indikasi temuan ASN terlibat, maka ia memastikan yang bersangkutan akan ditindak oleh Panwaslu selaku pengawas yang menjaga netralitas PNS. Untuk itu, dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu atas temuannya yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dapat diambil tindakan-tindakan tegas sesuai aturan.

Salah satu sanksinya, lanjut Sekda, yakni ASN yang berpolitik dapat dilakukan pemberhentian sementara. “Jadi kita lihat tingkat kesalahannya, karena sanksinya bisa dilakukan pemberhentian sementara,” tegasnya. (yon)