Pengerukan Kolam Labuh Labuhan Haji

Kajari : Lebih Besar Mudaratnya Jika Putus Kontrak

Selong (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Negeri Selong, Tri Cahyo Hananto menyarankan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Timur (Lotim) melanjutkan saja pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Meski diketahui sudah sangat terlambat mulainya, namun dinilai hal ini lebih baik dibandingkan harus diputus kontraknya di tengah jalan.

“Mudaratnya lebih besar jika diputus kontraknya di tengah jalan,” ungkap Kajari saat ditemui di kantornya, Senin, 19 Desember 2016.

Ia menerangkan, Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejari Selong turut dalam tim yang mengawal pelaksanaan proyek tersebut sesuai permintaan dari Dinas PU.  Proses pelaksanaan sudah dimulai. Kapal pengeruk dengan peralatannya sudah siap di lokasi, sehingga kurang tepat, jika dilakukan pemutusan kontrak hanya karena alasan keterlambatan. Persoalan keterlambatan tidak ditampik menjadi soal.

Mekanisme selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah daerah, khususnya PPK di lingkup Dinas PU bisa memberlakukan sistem denda jika tidak bisa dirampungkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Silakan berlakukan aturan denda,” sarannya.

Pihaknya berpandangan, dari segi hukum proses pelaksanaan pengerukan kolam labuh Pelabuhan sudah tidak menyalahi hukum.  Proses sudah dinilai bagus dan sangat bisa diteruskan. Terlebih jika sudah ada anggaran yang dikeluarkan.

Baca juga:  Proyek Dermaga Waduruka Dilanjutkan

Menurutnya, proyek pemerintah daerah senilai Rp 38 miliar untuk memperdalam kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji itu cukup spektakuler. Salah satu program strategis pemerintah itu didukung oleh Kejari Selong untuk segera dirampungkan.

Keberadaan Kolam Labuh Pelabuhan sangat penting sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang bisa berimbas pada peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarkat.   “Kalau diputus kontraknya masyarakat juga akan dirugikan,” urainya. Itikad baik dari rekanan untuk melanjutkan disambut baik dan menjadi kewajibannya segera menyelesaikannya.

Diketahui, proyek-proyek yang terlambat ini tidak saja pengerukan kolam labuh. Ada juga pembangunan sejumlah ruas jalan. Keterlambatan pelaksanaan proyek-proyek tersebut diingatkan Kejari Selong hendaknya jajaran pemerintah daerah bisa memberikan atensi serius.

Dalam melaksanakan proyek, sebenarnya bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak terkesan dilaksanakan setiap akhir tahun. Pada tahun 2017 mendatang, pemda bisa memulai pelaksanaan proyek awal tahun sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan terjadi keterlambatan.

Baca juga:  Perluasan Gedung RSUD, Pemkot Mataram Pinjam Dana Rp 118 Miliar

Disarankan demikian karena pelaksanaan proyek ini erat kaitannya juga dengan kualitas pekerjaan. Jika pelaksanaan proyek di akhir-akhir  tahun, dikhawatirkan akan berpengaruh besar pada kualitas hasil pekerjaan. Termasuk proyek yang bersifat multi years, semua harus bisa dilaksanakan denagn penuh cermat.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lotim, H. Sateriadi yang diwawancara terpisah mengungkapkan, khusus pengerukan kolam Labuh Pelabuhan Labuhan Haji  sudah siap dilanjutkan. Diakui, terjadi keterlambatan penyelesaian. Karena itulah, Dinas PU mengajukan dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).

Rekanan yang akan melakukan pengerukan kolam labuh katanya sudah siap dengan konsekuensi denda jika terlambat menyelesaikan sesuai jadwal yang disepakati bersama. Adanya kesanggupan membayar denda ini disambut baik dan diberikan kesempatan dengan membuatkan DPAL.

Mengenai keterlambatan, upaya yang dilakukan tahun 2017 mendatang akan memulai lebih awal. Sejauh ini keterlambatan karena lamanya pada proses lelang. Mengantisipasi hal itu, sudah disepakati pelaksanaan lelang ke depan bisa lebih awal, sehingga pelaksanaan pun bisa lebih cepat. (rus)