Proyek Molor, Perencanaan Pemkab Lotim Dinilai Tidak Beres

Selong (Suara NTB) – Tahun 2016 ini kembali terungkap sejumlah proyek yang terpaksa molor dan tidak bisa rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan penyelesaikan program pemerintah diduga dipicu sistem perencanaan eksekutif yang tidak beres.

Tudingan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori di Selong, Sabtu, 18 Desember 2016. Pihaknya mengklaim, waktu penetapan anggaran selama empat tahun terakhir oleh jajaran legislatif selalu tepat waktu. Sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah ini untuk menunda-nunda pelaksanaan proyek.

Menurut Ketua DPD II Golkar Lotim itu sepertinya ada tradisi menyelesaikan proyek di ujung-ujung tahun. Adanya penyelesaian di akhir tahun ini, pihaknya mempertanyakan seperti apa pengawasannya. “Kita berharap, setelah ketok APBD, lalu evaluasi langsung selesaikan proses pelelangan,” harapnya.

Pelaksanaan anggaran, lanjutnya agak lemah di tingkat SKPD. Bupati katanya harus memberikan sikap tegas, seperti kasus pengerukan kolam labuh. Dalam hal ini, ia meminta agar rekanan yang mengerjakan proyek diputuskan kontraknya.

Baca juga:  Pemprov dan Lotim Terbesar Peroleh Jatah Dana APBN

Ditambahkan, pelaksanaan proyek-proyek besar di Lotim perlu dievaluasi. Di sisi lain, perusahaan tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena masalah utamanya ada di masing-masing SKPD, seperti kasus Labuhan Haji, pelaksanaannya di ujung tahun. Jika waktunya masih lama, diyakini akan bisa lebih baik bekerja. Pengerjaan di ujung tahun dikhawatirkan akan dikerjakan secara asal-asalan.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi keterlambatan tidak ansih, karena perencanaan. Kasus sejumlah proyek di Lotim yang mengalami keterlambatan tahun 2016 ini disebut ada sejumlah penyebab. Salah satunya, keterlambatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan senilai Rp 74 miliar dari pusat dan ada sejumlah kegiatan perencanaan yang direview.

Dari sejumlah proyek yang molor beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melayangkan surat ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL). Sejauh ini, usulan dari SKPD belum dikabulkan karena akan coba dikupas satu per satu masalah di balik keterlambatan. “Kita akan lihat kasus per kasus,” katanya.

Baca juga:  Wagub Tinjau Pembangunan Fasilitas Objek Wisata Dunia di KLU

Proyek-proyek yang molor disebutkan tersebar di sejumlah SKPD. Terbesar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim. Di mana, Dinas PU sudah mengusulkan untuk DPAL proyek jalan Sordang Korleko senilai Rp 60 miliar, pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji Rp 38 miliar dan sejumlah proyek lainya. Ada juga pembangunan Ruang Operasi pada Rumah Sakit Umum R. Soedjono Selong. ‘’DPAL tidak bisa serta merta dikabulkan. Sesuai aturan perundang-undangan, DPAL mensyaratkan ada kejadian di luar dugaan terjadi,’’ terangnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Sateriadi membenarkan pihaknya mengusulkan sejumlah proyek yang dijalankan untuk di DPAL-kan. Usulan ini dikarenakan proyek-proyek sebagian besar sudah dilaksanakan.  Seperti proyek jalan Lenek Sordang-Korleko. Sudah dilaksanakan dan tinggal membutuhkan waktu untuk proses pembayaran.

“Saya rasa sebagian besar sudah dilaksanakan, tinggal pembayaran saja. Masa kita tidak kasih waktu untuk menyelesaikannya,” katanya. (rus)