Atribut Bakal Calon Kepala Daerah Menjamur

Seorang warga di bawah pohon yang dipenuhi atribut bakal calon kepala daerah, Selasa, 21 Januari 2020. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) berbagai atribut bakal calon kepala daerah, seperti baliho, spanduk serta pamplet mulai menjamur, terutama di Kota Praya. Pola serta tempat pemasangan berbagai atribut yang serampangan, membuat masyarakat mulai risih, karena dianggap merusak pemandangan.

Pantauan Suara NTB, Selasa, 21 Januari 2020, di sepanjang jalur by pass Batujai hingga Kota Praya, hampir semua pohon yang ada di pinggir maupaun median jalan sudah dipasang atribut bakal calon kepala daerah. Bahkan, pohon yang masih kecil pun tidak luput dari pemasangan atribut bakal calon kepala daerah tersebut.

Baca juga:  Pelamar PPK Pilkada KSB Masih Minim

Ironisnya, hingga saat ini baik Satpol PP maupun Bawaslu Loteng belum melakukan tindakan apapun terkait atribut bakal calon kepala daerah tersebut. Pihak Satpol PP Loteng berdalih, kalau kewenangan untuk penindakan ada di Bawaslu Loteng, karena itu terkait gelaran pilkada. Sementara Satpol PP dalam hal ini hanya mem-back up.

“Kami belum bisa bertindakan, karena belum ada koordinasi dengan Bawaslu,” aku Kepala Satuan Pol PP Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi, di ruang kerjanya.

Menurutnya, Satpol PP kapasitasnya hanya menunggu instruksi dari Bawaslu Loteng. Jika memang ada permintaan dari Bawaslu Loteng untuk melakukan penertiban terhadap atribut bakal calon kepala daerah, pihaknya akan segera bergerak. “Kita tidak akan bisa bertindak di luar kewenangan yang ada,” ujarnya.

Baca juga:  Golkar NTB Gelar Konsolidasi Pra-Pilkada

Kecuali jika atribut bakal calon kepala daerah tersebut dipasang di area yang secara tegas dilarang, seperti di lingkungan pendidikan, kesehatan maupun pasar, maka pihaknya bisa bertindak tanpa harus menunggu permintaan dari Bawaslu. Sementara dari pantauan pihaknya, belum ada ditemukan atribut bakal calon kepala daerah yang dipasang di area terlarang tersebut.

“Pol PP hanya fungsi pada penindakan. Tapi untuk melakukan penindakan, juga harus ada dasar. Apakah itu permintaan dari Bawaslu ataukah dari instansi lain yang memang leading sector untuk itu,” tegasnya.

Baca juga:  Dukungan PKS untuk Mataram dan KSB Sudah di DPP

Terpisah, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Loteng, L. Fauzan Hadi, mengaku kalau kewenangan penindakan terhadap atribut bakal calon kepala daerah tersebut ada di tangan pemerintah daerah. Karena tahapan pilkada masih baru tahap persiapan, sehingga yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran soal atribut bakal calon kepala daerah belum menjadi kewenangan Bawaslu.

“Mereka-mereka inikan baru bakal calon kepala daerah. Belum menjadi calon kepala daerah. Jadi belum bisa ditindak oleh Bawaslu. Baru menjadi kewenangan Bawaslu kalau sudah resmi menjadi peserta pilkada atau sudah menjadi calon kepala daerah,’’ ujarnya.  (kir)