Sejumlah Dugaan Pelanggaran Kode Etik, ASN Diselidiki

selidiki ASN (ilustrasi)

Praya (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menangani sejumlah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN), jelang gelaran Pilkada Loteng kali ini. Salah satu di antaranya yang dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun. Bahkan yang bersangkutan, Selasa, 14 Januari 2020, sudah dipanggil oleh Bawaslu Loteng untuk diklarifikasi.

“Memang benar, hari ini (Selasa kemarin,red) kita sudah jadwalkan pemanggikan kepada saudara H. Masrun, terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN. Tetapi yang bersangkutan, melalui perwakilannya mengatakan tidak bisa hadir. Karena ada kegiatan yang lain,” aku anggota Bawaslu Loteng, Usman Faesal, kepada Suara NTB, Selasa, 14 Januari 2020.

Baca juga:  Pusat Transfer Gaji untuk P3K Pemkot Mataram

Ia menjelaskan, sesuai Undang-undang No. 5 tahun 2014 serta PP No. 42 tahun 2014, ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Bahkan Surat Edaran (SE) Menpan RB tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN di Pilkada, mempertegas lagi bahwa ASN tidak dibolehkan melakukan pendekatan kepada partai politik berkenaan dengan pencalonan di pilkada.

“Nah, dari penelusuran yang kita lakukan yang bersangkutan (Kadisnakertrans Loteng,red) diketahui sudah mendaftar dan ikut seleksi calon kepala daerah di beberapa partai politik,” jelasnya.

Tindakan tersebut, bisa dikatakan lebih dari sekedar pendekatan. Karena secara terbuka ikut seleksi sebagai calon kepala daerah. Padahal statusnya masih sebagai ASN aktif. Tidak hanya itu, Kadisnakertrans Loteng secara intensif memperkenalkan dan mempromosikan diri akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Meski secara tidak langsung, dengan menyebar spanduk dan baliho di sejumlah tempat.

Baca juga:  Wabup Lotim Ancam Pecat ASN yang Terlibat Penipuan

Hasil klarifikasi tersebut, nantinya akan menjadi dasar rekomendasi dari Bawaslu kepada lembaga berwenang. Dalam hal ini Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi kepada ASN bersangkutan, jika terbukti benar melakukan pelanggaran kode etik. “Bawaslu dalam hal bisa bisa memberikan sanski. Hanya bisa merekomedasikan ke lembaga berwenang untuk memberikan sanksi jika terbukti benar terjadi pelanggaran kode etik ASN,” terangnya.

Baca juga:  Bawaslu Putuskan 10 ASN Terbukti Berpolitik Praktis

Harun AZ, anggota Bawaslu Loteng lainnya menambahkan, tidak hanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Kadisnakertrans Loteng saja yang diselidiki pihaknya. Masih ada beberapa ASN lainnya yang juga tengah diselidiki. Termasuk oleh oknum Kepala Desa (Kades) di Loteng. Soal ketidak hadiran Kadisnaketrans Loteng pada panggilan pertama Bawaslu Loteng, Harun mengatakan, pihaknya segera akan melayangkan surat panggilan kedua. Dan, pihaknya tengah mencarikan waktu yang tepat. Supaya yang bersangkutan bisa hadir. “Seperti apa nantinya, kita lihat setelah panggilan kedua besok,” tandasnya. (kir)