Kontraktor Proyek Tiga Kantor Camat Terancam Di-‘’Blacklist’’

Proyek Kantor Camat Jonggat yang belum tuntas dikerjakan. Kontraktor yang mengerjakan proyek ini terancam di-blacklist. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Kontraktor yang mengerjakan pembangunan tiga kantor camat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam di-blacklist. Pasalnya, proyek senilai lebih dari Rp 8,2 miliar yang dikerjakan rekanan bersangkutan sampai saat ini tak kunjung tuntas. Tiga kantor camat yang belum tuntas ini adalah Kantor Camat Pujut, Jonggat serta Kopang.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, proyek pembangunan tiga kantor camat tersebut seharusnya tuntas akhir Desember 2019 kemarin. Pemkab Loteng pun memberikan kesempatan kepada rekanan bersangkutan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 50 hari ke depan dengan konsekuensi kewajiban membayar denda keterlambatan.

“Kalau kesempatan sudah diberikan tetapi tetap saja proyek tidak bisa diselesaikan, kontraktornya harus ditindak tegas sesuai aturan yang ada,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 14 Januari 2020.

Ditemui usai lauching Desa Aman, Bersih, Sehat dan Religius (ABSR) di halaman kantor Camat Jonggat, Suhaili mengatakan, pemerintah daerah tidak boleh lemah dalam hal ini, tapi harus tegas menjalankan aturan yang berlaku. Dengan lain, kalau ada rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan sesuai kesepakatan harus diberikan sanksi.  Sanksinya seperti apa, tentu harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. “Saya tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini. Semua aturan harus dijalankan. Termasuk terkait pemberian sanksi bagi kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Supriadin, mengatakan sampai batas akhir kontrak pengerjaan proyek kantor camat, realiasi pekerjaan masih di bawah 80 persen. Sesuai aturan yang ada, pihaknya memberikan kesempatan bagi rekanana proyek bersangkutan selama 50 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya.

Tentunya, dengan konsekuensi kewajiban membayar denda keterlambatan. “Berapa dendanya, nanti kita lihat sampai berapa hari kontraktor bersangkutan bisa menyelesaikan sisa pekerjaannya. Dengan batas waktu maksimal selama 50 hari,” sebutnya.

Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tidak selesai, maka kontraktor bersangkutan bisa diajukan ke dalam daftar blacklist, sehingga kontraktor tersebut tidak bisa ikut lagi dalam tender proyek di Loteng. “Kita tunggu saja sampai batas waktu yang ada,” pungkasnya. (kir)