Dam Mujur Tidak Dibangun, Suhaili Rela Diberhentikan Jadi Bupati

H. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT., menegaskan kalau Pemkab Loteng sudah melakukan upaya maksimal untuk bisa mewujudkan terbangunnya Dam Mujur. Hanya saja, karena persoalan yang begitu kompleks, membuat harapan masyarakat untuk bisa melihat Dam Mujur terbangun belum bisa diwujudkan hingga saat ini. Suhaili pun mengaku siap bertanggung jawab, jika dianggap gagal mewujudkan pembangunan Dam Mujur.

“Saya tidak takut disalahkan atapun kalau mau diberhentikan (sebagai bupati) gara-gara tidak bangun Dam Mujur, rela juga saya. Karena memang kenyataannya seperti itu (sulit). Bukan karena tidak mau,” tegas Suhaili, kepada Suara NTB, Kamis,  28 November 2019.

Tetapi yang pasti, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk bisa mewujudkan pembangunan Dam Mujur. Hanya saja, membangun Dam Mujur sekali lagi bukan perkara gampang, karena banyak persoalan dihadapi di lapangan.

Menurutnya, bukan hanya soal kesiapan anggaran. Tapi juga persoalan sosial di bawah, jika masih banyak masyarakat yang tidak mau Dam Mujur dibangun. Itulah yang butuh proses penyadaran kepada masyarakat. “Lalu (masyarakat) mau dia (Dam Mujur dibangun), tapi (minta) harga lahan selangit, bagaimana? Sama artinya tidak mau,” sebutnya

Kemudian soal anggaran, untuk pembebasan lahan saja itu diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 600 miliar. Jika kemudian anggaran itu dibebankan kepada pemerintah kabupaten, mau dapat anggaran dari mana, karena anggaran (PAD) daerah saja hanya Rp 200 miliar, sehingga harus ada sharing dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Dalam hal ini, tegasnya, tidak akan bisa Pemkab Loteng menanggung sendiri beban anggaran pembebasan lahan, mengingat, anggaran daerah yang dimiliki sangat terbatas. Di satu sisi, pemerintah pusat juga belum menentukan sikap terkait sharing anggaran tersebut.

Artinya, Pemkab Loteng selama ini bukan tidak memperhatikan keinginan masyarakat supaya Dam Mujur dibangun. Apalagi Dam Mujur akan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah daerah tetap berjuang. Tapi karena kenyataan sulit, mau bagaimana lagi.

Untuk itu, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat bisa bersama-sama berjuang dengan tulus ikhlas agar Dam Mujur bisa terbangun dan tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pemerintah daerah. karena membangun fasilitas seperti Dam Mujur butuh dukungan semua pihak.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun menegaskan, meski dirasakan berat, namun secara peluang Dam Mujur masih tetap ada peluang untuk dibangun. “Segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, semua prioritas. Termasuk Dam Mujur. Tinggal soal waktu dan kemampuan anggaran daerah,”  akunya. (kir)