Pembebasan Lahan ‘’Bypass’’ LIA-KEK, Warga Minta Negosiasi Harga

Warga perwakilan tiga desa yang terkena pembebasan lahan by pass LIA-KEK Mandalika mendatangi gedung DPRD Loteng, Kamis,  21 November 2019. . (Suara NTB/kir)

Advertisement

Praya (Suara NTB) – Puluhan perwakilan warga pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jalur bypass Lombok International Airport (LIA) — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, berharap pemerintah pusat membuka ruang negosiasi harga pembebasan lahan. Warga berharap pemerintah tidak mematok harga sesuai hasil penilaian tim apraisal, karena dinilai terlalu rendah.

Hal itu disampaikan warga tiga desa terdampak pembangunan jalur by pass LIA-KEK Mandalika, masing-masing Desa Ketara, Sengkol dan Segala Anyar, dari saat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Kamis,  21 November 2019.

Dari hasil tim apraisal, harga lahan milik warga pada kisaran antara Rp 25 juta sampai Rp30 juta per are. Harga tersebut jauh di bawah harga yang diharapkan oleh warga. Paling tidak pada angka Rp 60 juta per are.

Menurut Amaq Nurul, warga sebenarnya tidak ada niatan untuk menjual lahan miliknya tersebut. Selain karena memang kebanyakan lahan merupakan peninggalan keluarga. Lahan tersebut juga memiliki nilai sejarah sendiri bagi pemiliknya. Kalau pun terpaksa harus menjual, maka itu hanya kepada keluarga dan tidak mau kepada orang lain.

“Tapi karena ini demi kepentingan umum, maka warga bersedia menjual lahannya. Itu sebagai bentuk dukungan warga terhadap program pemerintah pusat yang akan membangun jalan. Apalagi itu masuk program nasional demi mendukung berbagai program pembangunan di kawasan The Mandalika,’’ ujarnya.

Menyikapi tuntuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Loteng, Andi Mardan, yang menemui perwakilan warga berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi warga terdampak pembangunan jalur by pass LIA-KEK Mandalika tersebut ke pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya, pihaknya setuju dalam setiap proses pembebasan lahan harus terbuka dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan warga ini pasti akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait. Termasuk pemerintah pusat selaku pemilik program,” sebutnya.

Namun, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan warga perlu memahami bahwa dalam proses pembebasan lahan itu ada tahapan dan mekanisme, yakni melalui tim appraisal. ‘’Jadi tidak serta merta apa yang menjadi keinginan warga langsung dipenuhi,’’ ujarnya. (kir)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.