Mantan Camat Praya Barat Daya Dipastikan Dipecat sebagai ASN

Kepala BKPP Loteng,  M. Nazili (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Terpidana kasus dugaan korupsi dana insentif marbot masjid yang juga mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudian, S.H., dipastikan bakal dipecat sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) pascakeluarnya vonis Pengadilan Tipikor Mataram. Hal itu sesuai dengan regulasi yang berlangsung, jika ASN yang terlibat kasus korupsi sanksinya berupa pemberhetian secara tidak hormat sebagai ASN.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu,  13 November 2019. “Aturan sudah dengan jelas mengatur. ASN yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi sanksi pemecatan sebagai ASN. Tidak peduli berapa lama vonis yang diterima,” ujarnya. “Mau sehari vonisnya, tetap dipecat. Apalagi yang sampai bertahun-tahun vonisnya,” tambahnya.

Sementara Kamarudin oleh Pengadilan Tipikor Mataram dijatuhkan hukuman penjara selama satu tahun. Vonis tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan sanksi pemecatan kepada mantan Camat Praya Barat tersebut.

Apakah sudah ada surat pemecatan? Nazili mengaku belum. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Mataram terkait kasus yang menjerat Kamarudin tersebut. Pihaknya tentu tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan jika belum ada dasar yang resmi. Walaupun di media massa sudah jelas informasinya. “Kita butuh salinan putusan yang resmi. Kalau berdasar informasi media, walaupun itu benar tidak bisa jadi pedoman,” imbuhnya.

Artinya, pihaknya baru bisa mengeluarkan keputusan pemecatan setelah ada dasar resmi dari pihak berwenang, dalam hal ini Pengadilan Tipikor Mataram. “Jadi kita tunggu salinan putusan tersebut dulu, baru kemudian kita proses pemecatan terhadap yang bersangkutan,” terang Nazili.

Untuk memecat ASN juga tidak sembarangan. Ada proses dan mekanisme yang dijalankan. Jadi begitu salinan putusan diterima, akan ada tim yang melakukan sejenis sidang disiplin, baru kemudian diputuskan untuk memecat ASN bersangkutan dengan SK pemecatan tetap ditandatangani oleh kepala daerah. (kir)