UMKM Tergerus, Pemkab Loteng Didesak Setop Pemberian Izin Retail Modern

Salah satu retail modern di Loteng. DPRD Loteng mendesak agar izin retail modern dihentikan. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Keberadaan retail modern di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kian menjamur. Kondisi tersebut membuat keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah ini semakin tergerus. Desakan supaya Pemkab Loteng menghentikan pemberian izin pendirian retail modern pun disuarakan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng.

“Jumlah retail modern di daerah ini sudah sangat banyak. Jadi kami minta pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan izin pendirian retail modern,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Loteng, Sri Retnowati, saat rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu,  6 November 2019.

Pihaknya sudah mengingatkan pemerintah daerah saat tersebut sejak tahun lalu. Namun nyatanya masih ada saja retail modern yang berdiri. Dan, kalau tidak ada izin dari pemerintah daerah tidak mungkin retail modern tersebut berdiri. “Jadi tahun depan kami tidak mau mendengar ada izin retail modern yang keluar. Harus disetop oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan retail modern bisa menjadi ancaman bagi eksistensi UKM di daerah ini, karena sulit bagi UKM bersaing dengan retail modern yang dari sisi kemampuan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta permodalan jelas jauh lebih kuat. Untuk itu, kalau tetap dibiarkan menjamur tanpa ada kontrol dari pemerintah daerah, bisa-bisa UKM di daerah ini semakin tergerus.

Terpisah, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan kalau Pemkab Loteng memang sudah tidak mengeluarkan izin pendirian retail modern mulai tahun ini. Pun demikian, pihaknya juga tidak bisa melarang jika ada retail modern yang mengajukan izin pendirian. Yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan kajian soal di mana lokaasi retail modern tersebut bisa berdiri, agar tidak mematikan UKM setempat.

“Kalau menghentikan sama sekali penerbitan izin retail modern, mungkin tidak. Tapi kita perketat persyaratannya. Mulai dari pemilihan lokasi serta syarat-syarat lainnya. Tidak hanya itu, pengelola retail modern juga diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap UKM yang di sekitarnya,’’ ujarnya.

Produk-produk UKM lokal juga harus diakomodir oleh retail modern tersebut. Tentunya yang sesuai dengan standar kualitas produk yang ditentukan, sehingga UKM sekitar juga bisa tumbuh dan retail modern juga bisa tetap berdiri. “Soal aturan ini sudah ada Peraturan Bupati (Perbup)-nya. Dan, itu menjadi pedoman dalam pendirian retail modern,” tandasnya.

Pemerintah daerah, imbuh Nursiah pastinya akan berupaya maksimal melindungi UKM yang ada tanpa menutup ruang bagi siapapun untuk membuka usaha di daerah ini. Karena kalau menutup ruang bagi orang lain untuk membuka usaha di daerah ini sama sekali juga tidak baik.

“Semua kepentingan semaksimal mungkin diakomodir. Supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Apalagi dihalang-halangani hak-haknya,” pungkas mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)