Butuh Pendekatan Berbeda Tuntaskan Persoalan Lahan di KEK Mandalika

Warga memagari lahan eks jalan desa yang diklaim belum selesai pembebasan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, Minggu (29/9). (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Tak kunjung tuntasnya proses pembebasan lahan di kawasan The Mandalika Kuta mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Menurut anggota DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., pihaknya melihat ada yang keliru dalam proses penyelesaian persoalan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut. Terutama soal pola pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat pemilik lahan.

“Kayaknya memang ITDC selaku badan usaha negara yang diberikan mandat mengelola kawasan The Mandalika perlu merubah pola pendekatan yang dilakukan selama ini. Dalam upaya menuntaskan proses pembebasan lahan di kawasan The Mandalika,” sebutnya.

Dimana dalam hal ini ITDC diharapkan bisa lebih kreatif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bila perlu, libatkan para tokoh masyarakat setempat. Tidak hanya berharap dukungan dari pemerintah saja. Karena kalau sudah melibatkan masyarakat, akan berbeda suasana pendekatan dengan masyarakat.

“Kalau pemerintah ataupun ITDC yang melakukan pendekatan kepada masyarakat, akan beda suasananya kalau yang melakukan pedekatan tokoh masyarakat setempat. Sehingga perlu upaya-upaya yang lebih kreatif dari pihak ITDC. Dalam upaya menuntaskan persoalan lahan ini,” timpalnya.

Soal harga pembebasan lahan, pihak ITDC dalam hal ini juga diharapkan tidak kaku. Harus lentur dan bisa memahami situasi. Tidak kalah penting, ITDC juga harus memahami kontek pembebasan lahan. Bahwa dalam hal ini konteknya bukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Tetapi konteknya sudah jual beli.

Sehingga yang berlaku ialah aturan harga negosiasi. Bukan aturan harga pembebasan lahan. Pasalnya, yang akan dibangun diatas lahan tersebut ialah fasilitas wisata yang tentunya lebih dekat pada aspek komersil. Beda kalau kemudian yang dibangun diatas lahan tersebut,

fasilitas umum baru bisa berlaku hukum pembebasan lahan.

“Saya tidak menyalahkan warga sampai mematok harga tinggi atas lahannya. Karena memang yang akan dibangun fasilitas wisata berupa sirkuit MotoGP. Jadi pendekatannya bukan pembebasan lahan lagi. Tetapi sudah pendekatan negosiasi jual beli,” terangnya.

Sehingga keliru kalau kemudian, ada wacana untuk menerapkan Undang-undang No 2 tahun 2012, tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, jika proses negosiasi harga lahan menemui jalan buntut. “Fasilitas yang akan dibangunkan fasilitas komersil. Bukan fasilitas umum. Jadi tidak bisa aturan pembebasan lahan untuk kepentingan umum diterapkan dalam kasus ini,” timpalnya.

Sebelumnya, anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmia, mengatakan, masyarakat masih bersikeras meminta harga pembebasan lahan minimal Rp 300 juta perare. Hal itu dikarenakan harga lahan dikawasan tersebut sudah jauh melonjak. Bahkan untuk lahan diluar kawasan The Mandalika sekarang harga lahanya sudah diatas Rp 100 juta perare.

Disatu sisi, pihak ITDC hanya berani membayar antara Rp 70 sampai 80 juta perare. Harga tersebut jelas jauh dibawah permintaan yang ada. “Soal negosiasi warga siap duduk bersama. Tapi tentunya dengan tawan yang wajar. Kalau terlalu rendah, masyarakat jelas bakalan menolak,” timpal Alus.

Terpisah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Loteng, M. Samsul Qomar, berharap persoalan lahan dikawasan The Mandalika bisa segera tuntas. Tetapi tentunya dengan cara yang baik. Dalam artian, hak-hak warga atas lahan tetap dihormati.

Bahwa pembangunan dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Tapi bukan lantas mengkebiri hak rakyat yang ada. “Mari membangun, tapi hak rakyat juga harus dipenuhi,” timpalnya seraya menambahkan, pihaknya siap untuk mendampingi masyarakat jika memang diperlukan. (kir)