Kekeringan, Ribuan Hektar Lahan Pertanian di Loteng Terancam Gagal Panen

Di sejumlah wilayah di Loteng memilih menanam tanaman selain padi di musim kemarau tahun ini. Tampak lahan pertanian yang tidak bisa ditanami akibat kekeringan. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat sekitar 1.116 hektar lahan pertanian di daerah ini mengalami kekeringan. Dan, besar kemungkinan mengalami gagal panen jika tidak ada suplai air baku. Di mana, kekeringan terparah terjadi di lima kecamatan, yakni Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Praya Barat serta Kecamatan Praya Barat Daya.

Kepala Dinas Pertanian Loteng, Ir. L. Iskandar, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa, 20 Agustus 2019, mengatakan, pihaknya sampai sejauh ini masih berupaya melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap lahan-lahan yang mengalami kekeringan dan terancam gagal panen tersebut.

Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pompanisasi di daerah-daerah yang masih memiliki sumber air baku maupun upaya terpadu lainnya. “Tapi untuk daerah-daerah yang sumber air bakunya tidak ada, potensi gagalnya panenya jauh lebih besar. Karena sudah tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika dibadingkan dengan tahun lalu luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan dan gagal panen memang ada peningkatan.

Hal itu salah satunya dipicu oleh banyak petani yang pada musim tanam ketiga tahun ini menanam padi, padahal kondisi ketersediaan air baku sudah sangat menipis.

“Kalau dibanding dengan luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan tahun ini sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena rupanya petani kita di daerah ini masih banyak yang tetap memaksakan diri untuk menanam padi,” terangnya.

Lebih lanjut, ujar Iskandar pihaknya kini masih menginventaris jumlah petani yang mengalami kekeringan dan gagal panen untuk keperluan pengajuan bantuan benih pagi ke pemerintah pusat.
“Mungkin kita tidak bisa membantu mengembalikan semua biaya tanam yang sudah dikeluarkan. Paling tidak bisa mengembalikan harga benih,” ujar Iskandar.

Bantuan benih itu sendiri nanti akan disalurkan pada musim tanam tahun depan. Itu pun kalau memang pemerintah pusat menyetujui. Tapi yang jelas pihaknya akan berupaya untuk bisa memperoleh bantuan tersebut. “Untuk besaran bantuan benih tergantung persetujuan pemerintah pusat. Kita hanya mengusulkan saja. Dan, semoga saja dikabulkan,” harapnya. (kir)