Anomali Data, Rp 150 Miliar Dana Gempa di Loteng Berpotensi Ditarik Pusat

Praya (Suara NTB) –  Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memperoleh alokasi dana bantuan perbaikan rumah terdampak gempa sebesar Rp 452 miliar lebih. Namun dari total dana yang ada tersebut, kemungkinan hanya Rp 300 miliar saja yang terpakai. Sisanya, sekitar Rp150 miliar berpotensi ditarik oleh pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Sabtu,  3 Agustus 2019.

Hal itu, tambahnya, terjadi akibat anomali data rumah terdampak gempa. Di mana banyak rumah terdampak gempa yang salah kriteria kerusakannya. Ada sebelumnya masuk kategori rusak berat, setelah dilakukan validasi ternyata masuk kategori rusak sedang. Termasuk banyak juga data rumah rusak ringan yang tidak masuk kategori rumah penerima dana bantuan gempa.

Meski demikian, anomali data ini terjadi bukan semata-mata karena kekeliruan saat verifikasi. Tetapi ada juga yang karena permintaan dari masyarakat korban gempa. Di mana ada masyarakat yang pada awalnya rumahnya masuk rusak berat, tetapi oleh pemilik minta dimasukkan kategori rusak sedang.

Hal itu karena pemilik rumah tidak mau merobohkan rumahnya. Karena untuk bisa mendapat bantuan rumah baru, rumah yang lama harus diroboh. “Ini yang terkadang terjadi di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang tidak mau rumahnya dirobohkan. Sehingga meminta untuk dimasukkan ke dalam kategori rusak sedang. Jadi kondisi di lapangan sangat bervariasi,” sebutnya.

Terhadap dana yang ada tersebut, pihaknya berharap tidak ditarik oleh pemerintah. Tetapi bisa tetap dikelola oleh pemerintah daerah.  Karena selain 25 ribu lebih rumah rusak terdampak gempa yang sudah diajukan ke pemerintah pusat, pihaknya sudah mengajukan data tambahan ke pemerintah pusat sebanyak sekitar 11 ribu rumah lagi.

“Kalau data yang Rp 150 miliar ini diberikan kebijakan oleh pemerintah pusat untuk kita kelola kembali, untuk menanggulangi perbaikan rumah susulan yang baru maka dana tambahan yang diminta ke pemerintah tidak terlalu banyak. Karena sudah ada dana yang tersedia,”  ujarnya.

Namun demikian, hal itu tetapkan menjadi kebijakan pusat. Pihaknya hanya mengusulkan saja, karena ada data tambahan baru yang diusulkan oleh Pemkab Loteng di luar data awal yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Firman menjelaskan, dari 11 ribu data tambahan yang diusulkan oleh Pemkab Loteng sudah sekitar 4 ribu rumah yang sudah selesai proses validasinya dan sisanya sedang dalam proses validasi. “Untuk proses validasi rumah yang masih tersisa, kita harapkan fasilitator lapangan yang melakukannya. Agar proses validasi bisa lebih cepat,” tandasnya.

Karena yang lebih tahu kondisi di lapangan ialah fasilitator lapangan, sehingga proses validasi tidak butuh waktu lama. Jika kemudian tim dari Disperkim Loteng yang harus turun, mengingat Disperkim Loteng juga terbatas dari sisi sumber daya manusia (SDM)-nya.

“Kalau harus menunggu tim dari Disperkim jelas akan lama selesai validasinya. Tapi kalau langsung oleh fasilitator lapangan, akan lebih cepat. Dengan demikian, rumah yang rusak bisa segera ditangani,” pungkas Firman. (kir)