Pemerintah Ambil Alih Penyelesaian Pembebasan Lahan MotoGP

Badan jalan untuk sirkuit MotoGP sudah disiapkan oleh pihak ITDC. Pembangunan sirkuit MotoGP direncanakan mulai bulan Oktober mendatang. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah mulai turun tangan membantu penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan The Mandalika. Dengan begitu diharapkan proses pembebasan lahan bisa segera tuntas.

Hal itu diungkapkan Direktur Konstruksi dan Operasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ngurah Wirawan, kepada Suara NTB, Minggu,  21 Juli 2019.

Ia menjelaskan, saat ini peran ITDC dalam proses penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP sudah mulai berkurang. “Kalau sebelumnya ITDC yang di depan dalam proses pembebasan lahan ini. Tapi sekarang sudah mulai diambil alih oleh pemerintah,” terangnya.

Keterlibatan pemerintah dalam hal ini tentunya diharapkan bisa segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang ada. Supaya proses pembangunan sirkuit MotoGP bisa berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. “Mungkin pemerintah melihat proses pembebasan lahan ini berjalan lamban, sehingga pemerintah sekarang turun tangan langsung,” tandasnya.

Hal itu bisa dilihat dari tahapan yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Seperti sosialisasi kepada masyarakat, terutama pemilik lahan soal rencana pembangunan sirkuit MotoGP serta beberapa hal terkait lainnya.

“Sekarang yang di depan itu pemerintah. Kita ITDC hanya sebagai juru bayar saja posisinya. Dan, pada prinsipnya, ITDC siap membayar sesuai instruksi dari pemerintah nantinya,”  ujarnya.

Disinggung soal rencana pemerintah untuk menerapkan UU Nomor 2 tahun 2012, terkait pembebasan lahan untuk kepentingan publik, Ngurah menegaskan pada dasar ITDC selalu mendukung upaya pemerintah. Dalam usaha mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP.

Pihaknya memandang apa yang dilakukan pemerintah tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. “Pasti pemerintah pusat pertimbangan tersendiri kenapa kemudian sampai harus menerapkan UU Nomor 2/2012 ini. Dan, langkah tersebut sah-sah saja selama itu demi kepentingan publik,” tegasnya.

Dalam hal ini pemerintah juga tidak asal menerapkan undang-undang tersebut. Ada tahapan dan prosedurnya. Mulai dari sosialisasi, penilaian oleh tim apraisal sampai penetapan oleh pihak pengadilan. Baru kemudian melangkah ke proses pembayaran lahan. Pembayaran dalam hal ini tidak dilakukan langsung oleh ITDC. Tetapi melalui pengadilan.

“Kita hanya menyiapkan anggarannya saja. Soal pembayaran nanti melalui pengadilan. Karena memang seperti itu yang diatur dalam UU. No. 2/2012 tersebut,” pungkas Ngurah. Saat ini dari sekitar 5 hektar lahan yang harus dibebaskan, tinggal 3,5 hektar yang masih belum selesi dibebaskan. Sisanya sudah selesai dibebaskan bahkan sudah proses pembayaran oleh pihak ITDC. (kir)