Diprediksi Diikuti Sembilan Paslon, KPU Loteng Usulkan Anggaran Pilkada Rp 35 Miliar

Ketua KPU Loteng,  Ahmad Fuad Fahrudin (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sebesar Rp35 miliar ke pemerintah daerah. Alokasi anggaran ini untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng dengan asumsi jumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah yang ikut bertarung sebanyak sembilan pasangan.

Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Selasa,  25 Juni 2019 mengatakan, dari asumsi sebanyak sembilan paslon ini, empat paslon diprediksi berasal dari partai politik. Sisanya sebanyak lima paslon jalur independen atau perseorangan.

Jika melihat jumlah kursi DPRD Loteng, untuk paslon dari parpol maksimal lima pasangan. Namun dengan melihat sebaran perolehan suara, KPU Loteng memprediksikan untuk paslon kepala daerah dari parpol maksimal empat pasangan. “Yang sulit diprediksikan untuk paslon kepala daerah dari jalur independen. Di mana jika melihat jumlah DPT yang ada dan syarat dukungan paslon dari jalur independen maksimal bisa sampai 12 paslon,” ungkapnya.

Namun untuk bisa mencapai jumlah tersebut bisa dikatakan sangat berat, walaupun masih memungkinkan. Alasannya, syarat dukungan paslon dari jalur indepeden hanya sekitar 7,5 persen dari DPT atau sekitar 57 sampai 60 ribu dukungan. “Untuk paslon jalur independen, kita pakai standar yang minimal saja,” terangnya.

Karena kalau terlalu banyak asumsi paslon jalur independen yang dimasukkan, itu bisa berpengaruh pada kebutuhan anggaran. Mengingat, beban anggaran yang cukup besar berasal dari pembiayaan calon independen. Pasalnya, ada proses verifikasi dukungan di calon independen dan itu butuh anggaran cukup besar.  “Jadi semakin banyak calon independen yang mendaftar, beban anggaran untuk verifikasi dukungan juga semakin besar,”  tambahnya.

Tapi melihat kemampuan anggaran daerah, KPU Loteng membuat asumsi untuk calon independen sebanyak lima pasangan. Kalaupun nantinya ternyata jumlah calon independen lebih dari yang diperkirakan, ada mekanisme anggarannya nanti.

Lebih lanjut, Fuad mengatakan karena alokasi anggaran untuk Pilkada Loteng sudah diusulkan, maka KPU Loteng saat ini tinggal menunggu penetapan oleh pemerintah daerah, yakni sesuai mekanisme yang ada di pemerintah daerah. “Setelah diusulkan, anggaran pilkada akan dibahas bersama dengan DPRD Loteng. Jadi berapa alokasi anggaran yang diberikan tergantung keputusan bersama pemerintah daerah dengan DPRD Loteng nantinya,”  tambahnya.

Soal tahapan Pilkada Loteng, saat ini aku Fuad pihaknya masih menunggu evalusi jadwal pilkada yang telah disusun oleh KPU pusat. Namun jika melihat draf yang ada, tahapan pilkada akan dimulai ada bulan September mendatang untuk persiapan awal. Sedangkan untuk proses pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 mendatang.

‘’Tapi itu baru draf saja. Belum bersifat final. Nanti tahapan pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah, termasuk di Loteng akan ditetapkan sebagai peraturan KPU tersendiri,” tambah Fuad. (kir)