Dimutasi, Staf Desa Sukarara Demo Kades

Polisi amankan seorang warga saat demo di Kantor Desa Sukarara, Rabu,  26 Juni 2019. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Sejumlah staf desa bersama puluhan warga Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Rabu,  26 Juni 2019, menggelar aksi di kantor desa setempat. Aksi demo dilakukan guna mendesak Kepala Desa (Kades) Sukarara mencabut kembali Surat Keputusan (SK) mutasi sejumlah staf desa, karena diduga menyalahi aturan yang berlaku.

Aksi berlangsung sekitar pukul 09.00 wita dan sempat berlangsung panas. Di mana warga bersama aparat kepolisian sempat terlibat ketegangan. Seorang warga pun terpaksa diamankan aparat kepolisian, karena diketahui berusaha melakukan pengerusakan.

Namun jalannya aksi akhirnya bisa kembali tenang. Setelah perwakilan warga diterima Kades Sukarara di halaman kantor desa.

Pada kesempatan itu, koordinator warga H. Saman Budi, menegaskan tuntutan agar SK mutasi staf desa dicabut oleh kades, karena SK tersebut menyalahi aturan yang ada.

Di mana sesuai Perbup. No. 43 tahun 2018, mutasi staf desa dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat. Tapi yang terjadi SK mutasi staf desa keluar tanpa ada konsultasi dengan camat. Belum lagi, ada staf desa yang dimutasi sebagai pembantu staf desa. Padahal staf desa itu bukan masuk dalam perangkat desa.

Itu artinya, ada upaya bagi kades untuk memecat staf desa tersebut secara perlahan. “Yang namanya mutasi atau rotasi, sebagai staf desa tetap menjadi staf desa. Walaupun tugas yang diberikan berbeda. Tapi bukan malah menjadikan pembantu staf desa yang secara aturan tidak masuk dalam kategori staf desa,” terangnya.

Dalam ini tegasnya, pihaknya bukan bermaksud untuk menjatuhkan kades. Tetapi untuk meluruskan saja. Supaya kades tidak salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Terkait tuntutan tersebut, Kades Sukarara Jumarseh menegaskan kalau keputusan yang diambil terkait mutasi atau rotasi staf desa tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Sehingga pihaknya memandang tidak perlu mencabut SK tersebut. Pun demikian, pihaknya akan tetap mengkaji apa yang menjadi tuntutan warga.

“Tetap akan kita kaji tuntutan warga. Tapi kalau untuk saat ini SK tidak serta merta bisa dicabut,” ujarnya. Tapi kalau kemudian ada putusan hukum yang mengatakan kalau SK tersebut menyalahi aturan, baru akan dicabut.

Untuk itu, pihaknya mempersilakan warga atau pihak yang merasa tidak terima dengan SK tersebut menempuh upaya hukum, kalau putusan hukum nantinya menyatakan SK tersebut menyalahi aturan, baru bisa dicabut. “Silakan tempuh upaya hukum. Untuk kita uji kebenaraan SK ini. Tetapi yang penting, tetap jaga keamanan desa. Jangan sampai karena persoalan ini, keamanan terganggu,” tandas Jumarseh. (kir)