Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP Harus Segera Dituntaskan

Proses pengukuran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP mulai dilakukan. Pembangunan sirkuit jalan raya itu sendiri direncanakan dimulai, September mendatang. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Tarik ulur soal harga pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika Kuta, menurut Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, harus secepatnya diselesaikan. Jangan sampai rencana pembangunan sirkuit MotoGP oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terhambat. Pihaknya pun siap memfasilitas masyarakat pemilik lahan dengan pihak ITDC, guna menyelesaikan persoalan lahan tersebut.

“Persoalan lahan ini harus segera dituntaskan. Dan, kami Komisi II DPRD Loteng siap sebagai fasilitator jika memang dibutuhkan. Supaya persoalan lahan ini bisa segera tuntas,” ujar M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Senin,  17 Juni 2019.

Pihaknya tidak ingin persoalan lahan tersebut justru dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan sirkuit MotoGP tersebut. Karena ada informasi, kalau sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika tidak jadi dibangun, maka akan dialihkan ke Brazil. “Ini yang tidak kami inginkan. Jadi persoalan lahan segera dituntaskan,” tandasnya.

Disinggung soal harga lahan yang dipatok hingga Rp300 juta per are, Qomar mengaku harga tersebut masih terbilang wajar. Karena masyarakat dalam hal ini mau menjual lahannya. Bukan diganti rugi. Sehingga wajar kalau masyarakat mematok harga tinggi. Apalagi lahan tersebut berada di dalam kawasan khusus.

Karena harga lahan di sekitar kawasan The Mandalika sekarang ini harganya sudah ada yang mencapai Rp100 juta per are. Apalagi di dalam kawasan The Mandalika. “Di kawasan The Nusa Dua Bali saja, itu ada lahan yang satu meter harganya Rp1 Miliar. Apalagi ini di kawasan The Mandalika satu arenya dipatok sampai Rp300 juta, masih wajar,” imbuhnya.

Tapi itu tentu tidak bisa jadi pedoman. Masyarakat juga tentu harus memahami aturan yang ada. Bahwa dalam proses pembebasan lahan oleh negara, ada aturanya. Apalagi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak bisa sembarangan menentukan harga pembebasan. Karena harga pembebasan lahan itu dipatok sesuai hasil penilaian dari tim apraisal.

Dalam artinya, masyarakat juga jangan sampai terlalu memaksakan kehendak, harus dibayar sesuai harga yang diinginkan. Tentu ada ruang-ruang negosiasi. Sehingga pada akhirnya bisa ketemua harga yang ideal. “Kita tetap mendukung masyarakat. Tapi masyarakat pemilik lahan juga harus bisa memahami aturan dan jangan memaksakan diri. Seperti terkesan tidak ada ruang negosiasi,” ujar politik asal Partai Demokrat ini.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat pemilik lahan dengan pihak ITDC bisa bertemu dan duduk satu meja membahas persoalan ini. Agar persoalan lahan bisa segera dituntaskan. “Dan, seperti yang saya katakan tadi, jika memang kami dibutuhkan kami siap memfasilitas masyarakat dengan ITDC,” timpal anggota DPRD Loteng dua periode ini. (kir)