Perwakilan BKKBN NTB Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja di Desa Ganti

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin saat sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja di Desa Ganti, Loteng, Senin (18/2).

Praya (Suara NTB) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  Perwakilan NTB bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI kembali menggelar kegiatan sosialisasi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Sosialisasi digelar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng),  Senin (18/2) sore dan kegiatan tersebut diikuti oleh 250 masyarakat di Desa Ganti.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala  Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, dan Sekretaris Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Lalu Anhar. Untuk membuka kegiatan sosialisasi, Ketua panitia Samsul Anam mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kegiatan kampung KB. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB.

Kepala  Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si dalam sambutannya menekankan terkait pentingnya program KB bagi keluarga. Karena dengan begitu, akan melahirkan generasi yang berkualitas.  Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan melainkan juga pria, sehingga setiap kehamilan bisa direncanakan. Dengan perencanaan kehamilan maka setiap orang tua akan memberikan perawatan yang lebih sehingga melahirkan generasi yang diharapkan.

“Kehamilan ini harus direncanakan. Karena kalau direncanakan akan dirawat dengan baik. Suami yang mengelus perut istri saat hamil merupakan cara berkomunukasi dengan anak. Selain itu, gizi ibu yang sedang hamil juga harus  diperhatikan,” kata Lalu Makripuddin.

Selain merencanakan kehamilan, para orang tua juga harus mengatur jarak kelahiran minimal tiga tahun. Hal ini disebut sangat penting, agar anak bisa mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara lengkap yaitu selama dua tahun. “Kalau jarak melahirkan tiga tahun, maka bisa memberikan ASI kepada anak dengan cukup,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Makripuddin juga menekankan masa ideal pernikahan yang sudah diatur yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga pernikahan dini harus dicegah. “Sudah diatur, kalau usia pernikahan untuk perempuan itu 21 tahun dan laki-laki 25 tahun,” terangnya.

Diterangkannya, dampak buruk dari pernikahan dini sangat banyak, salah satunya kesehatan reproduksi. Selain itu, meningkatkan angka perceraian. Berdasarkan data yang dimiliki, dalam waktu satu menit terjadi perceraian di Indonesia. Tidak itu saja, anak yang menikah usia dini tidak bisa melaksanakan delapan fungsi keluarga dengan baik. Adapun fungsi keluarga tersebut beberapa diantaranya fungsi ekonomi, sosial budaya, perlindungan, agama dan lingkungan hidup. ” Kalau menikah dini, maka akan memberikan kontribusi bagi setiap menit ada perceraian di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, mengatakan kepada peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi dan KIE di Desa Ganti, Lombok Tengah, untuk mengendalikan jumlah penduduk. Pengendalian jumlah penduduk ini sangat penting karena bisa menimbulkan persoalan baru misalnya angka pengangguran, pernikahan dini dan juga kemiskinan. Pengendalian jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak melahirkan dan mengikuti program KB.

”Jumlah penduduk ini harus dikendalikan. Misalnya seperti di Jakarta, jumlah penduduk sangat tinggi. Satu bangunan rumah itu bisa ditempati oleh 3 – 4 kepala keluarga. Dengan kondisi ini, penting untuk mengatur itu agar hidup itu enak,” katanya.

Hj. Ermalena juga menekankan hal yang sama yaitu pernikahan dini harus dicegah. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengawasi anak-anaknya. Sehingga tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena menikah usia dini. Para peserta diharapkan bisa menyampaikan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini kepada orang lain, agar pernikahan ini bisa dicegah dengan bersama-sama.”Kita harus sampaikan kepada keluarga, tentangga dan teman-teman tentang pernikahan dini dan pengendalian penduduk,” katanya.

Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. Adapun hadiah yang disiapkaan yaitu seperti oven, kaos, rice cooker dan beberapa hadiah menarik lainnya. Sementara untuk kampung KB di Desa Ganti mendapatkan satu unit laptop. (azm/*)