Kompetensi UPK BPPD Loteng Dipertanyakan

Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Tengah (Loteng) baru saja terbentuk, namun sudah menuai polemik. Proses pembentukan dan penentuan personel yang tanpa ada proses seleksi yang baik, membuat sejumlah kalangan meragukan kompetensi Unsur Penentu Kebijakan (UPK) BPPD Loteng. Termasuk kalangan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng yang mengaku kecewa dengan pembentukan BPPD Loteng yang terkesan diam-diam.

“Terus terang kami sangat kecewa, BPPD (Loteng) ini membentuk diri tanpa ada koordinasi dan pengawasan dari Dewan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Sabtu, 5 Januari 2019.

Sebagai lembaga plat merah, paling tidak Dewan selaku representasi dari masyarakat di daerah ini diberi tahu kalau akan ada pembentukan BPPD Loteng. Orang-orang yang ada di dalamnya juga harus jelas, kualitas dan kualifikasinya. Karena beban tugasnya tidak ringan, karena akan menyangkut keberlangsungan sektor pariwisata di daerah ini.

“Semestinya DPRD Loteng sebagai pihak yang  memiliki andil harus dilibatkan. Bila perlu dilakukan fit and proper test terhadap orang-orang yang akan menjalankan BPPD Loteng. Supaya ditahu kompetensinya. Apakah memang layak atau tidak. Jangan semaunya saja, tiba-tiba saja sudah terbentuk,’’ kritiknya.

Tapi kalau dengan pola seperti ini, kualitas personel BPPD Loteng tidak diketahui. “Memang sebelum pembentukan BPPD Loteng memang sempat ada komunikasi dengan beberapa pihak. Tapi sebagai komunikasi personel. Seharusnya secara kelembagaan. Karena institusi DPRD Loteng bukan hanya satu orang saja,” tandas Qomar.

Sebagai lembaga yang akan membantu mempromosikan pariwisata daerah ini, orang-orang yang ada di dalam BPPD Loteng harus yang memiliki kompetensi minimal di bidang kepariwisataan. Selain itu, harus benar-benar bisa bekerja profesional serta fokus pada tugas dan fungsinya.

Tapi kalau melihat komposisi personel BPPD Loteng, pihaknya agak pesimis kerjanya bisa fokus. Karena ada calon anggota legislatif (caleg) di dalamnya. Bahkan ada yang bukan domisili Loteng. “Kita dalam hal ini bukan tidak mendukung. Justru sangat mendukung. Tapi mungkin alur pembentukannya yang mungkin perlu ditata,” tambahnya.

Kasus penetapan jajaran direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB)  bisa jadi pelajaran berharga. Lantaran tanpa ada tahapan fit and proper test, kompetensi direksi tidak terukur. Dan, pada akhirnya seluruh direksinya harus tersandung hukum, karena kasus korupsi. Nasib PT. LTB pun kini tidak jelas.

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., mengatakan, kalau proses pembentukan BPPD Loteng sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Namun baru sekarang bisa dilantik. “Prosesnya sudah berjalan setahun yang lalu. Jadi tidak begitu saja,” jawabnya singkat. (kir)