Membandel, Bangunan Liar di Kawasan Mandalika Ditertibkan

Praya (Suara NTB) – Sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas lahan HPL 28 di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ditertibkan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan, Senin, 30 April 2018. Pasalnya, di atas lahan seluas 1,8 hektar segera akan dibangun hotel dan beberapa fasilitas pariwisata lainnya oleh investor asal Singapura.

Penertiban itu sendiri merupakan yang kedua kalinya setelah pada pertenghan Bulan Maret yang lalu, ITDC menertibkan bangunan serta lahan yang diklaim L. Erwin Martakota tersebut. “Bulan lalu, bangunan yang ada di atas lahan ini sudah kita tertibkan. Tetapi warga kembali membangun di atas lahan ini. Sehingga kita tertibkan lagi,” tegas General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuda, kepada wartawan di kantornya.

Ia menjelaskan, lahan tersebut sudah dikerjasamakan dengan investor asal Singapura. Investor ini akan membangun hotel dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu, sebelum dibangun, lahannya harus ditertibkan dulu dari bangunan liar yang ada di dalamnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, penertiban dilakukan di bawah pengawalan ketat ratusan personel kepolisian dibantu Satpol PP dan security KEK Mandalika. Apalagi di lapangan, beredar informasi kalau akan ada penghadangan oleh pihak warga yang mengklaim lahan. Penertiban dimulai sekitar 11.00 wita. Meski sempat ada penghadangan, sejumlah bangunan seperti warung serta berugak akhirnya berhasil dirobohkan petugas.

Adanya klaim atas lahan tersebut, Bratasuta mempersilakan warga melakukan gugatan jika merasa punya alat bukti yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut. Dan, pihaknya siapa akan menghormati apapun keputusan hukum nantinya.

Dikatakannya, pihaknya ITDC dalam hal ini hanya sebagai penerima pelimpahan atas lahan KEK Mandalika. Termasuk lahan di HPL 28 dari pemerintah pusat. Saat pelimpahan, khusus untuk lahan HPL 28 sudah dinyatakan clear. Artinya, lahan tersebut sudah tidak ada masalah.

Di mana lahan tersebut sudah dijual oleh pihak ahli waris kepada LTDC pada tahun 1990-an silam, selaku pengelola lahan sebelumnya. Dan, itu dibuktikan dengan adanya surat pengalihan aset dari pemilik lahan sebelumnya kepada LTDC diperkuat lagi dengan keluarnya HPL dari BPN. “Katanya warga punya alat bukti yang kuat atas lahan tersebut. Mari kita buktikan melalui proses hukum,” tantangnya.

Kenapa tidak ITDC yang melayangkan gugatan? Bratasuta menjelaskan secara hukum, siapa yang mengklaim, maka itulah yang harus membuktikan dengan cara melayangkan gugatan. Sementara ITDC dalam hal ini posisinya bukan sebagai pengklaim, karena punya alat bukti serta dokumen pendukung, bahwa lahan tersebut sah dikelola oleh ITDC. (kir)