Sertifikat Tanah Pengklaim Lahan ITDC Diduga Palsu

Praya (Suara NTB) – Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mensinyalir kalau sertifikat tanah yang dijadikan dasar oleh salah satu warga untuk mengklaim lahan di lokasi rencana pembangunan Hotel X2 Kuta, palsu. Hal itu didasari adanya surat yang diterima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah (Loteng), yang mengatakan kalau sertifikat tanah dengan nomor 764 tidak terdaftar didaftar registrasi tanah BPN Loteng.

Pernyatakan tersebut disampaikan General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, menyikapi munculnya klaim lahan oleh pihak warga di kantornya, Kamis, 19 April 2018. Ia menjelaskan, dalam salinan surat BPN Praya disebutkan sertifikat nomor 764 tidak terdaftar dan teregistrasi tanah BPN Loteng.

Selain itu, luas lahan yang tertera hanya 600 meter persegi atau sekitar 60 are. Sementara luas lahan yang diklaim luasnya 1,7 hektar. “Lokasi lahan di sertifikat tersebut juga tidak sesuai dengan kenyataan,” terangnya.

Berdasar hal tersebut, maka patut diduga kalau sertifikat tersebut merupakan sertifikat palsu. Atas dasar itu pula, pihaknya kemudian memutuskan untuk melapor ke Polres Loteng, terkait kasus perusakan pagar proyek ITDC di lokasi tersebut, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, M bersama beberapa warga datang melakukan perusakan pagar proyek ITDC di lokasi rencana pembangunan Hotel X2. Di mana lokasi tersebut sebelumnya merupakan lokasi berdirinya hotel Lombok Baru, namun dirobohkan oleh Pemkab Loteng, beberapa tahun yang lalu, lantaran melanggar aturan sempadan pantai.

Menurut Brata, terkait persoalan lahan tersebut pihaknya sebenarnya sudah beberapa kali bertemu dengan pihak warga yang mengklaim dan memberikan dua opsi. Pertama, dipersilakan mengajukan tawaran harga lahan dengan syarat menyertakan sertifikat lahan yang sah. Kedua, dipersilakan mengajukan keberatan atas surat BPN Praya terkait status sertifikat yang dipegang pihak ITDC.

Namun ternyata pihak pengklaim tidak melakukan upaya apapun. Justru kemudian melakukan perusakan pagar proyek ITDC. “Kita sudah berusaha membuka komunikasi dengan baik-baik. Tapi justru melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tandasnya.

Pihaknya dalam hal ini pada prinsipnya tidak mempermasalahkan kalau sampai ada masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Asalnya, dasar klaim jelas dan sah. Tidak kemudian asal klaim saja tanpa alas hak yang sah.
“Kalau memang alas haknya sah sesuai hukum, kita siap buka ruang negosiasi. Tapi kalau alas haknya tidak jelas apalagi palsu, bagaimana kami mau bernegosiasi,” imbuh Brata.

Kalaupun kemudian masyarakat masih ngotot, ada jalur hukum yang bisa diambil. Dan, itu hak semua masyarakat untuk mengambil langkah hukum. Jika merasa dirugikan. (kir)