Ratusan Proyek di Loteng Belum Ditender

Praya (Suara NTB) – Bagian Pengadaan Barang Jasa mencatat ada sebanyak 145 paket proyek yang harus ditender pada tahun 2018 ini. Namun hingga akhir triwulan pertama tahun ini, baru sebanyak 28 paket proyek saja yang sudah masuk proses tender. Sisanya, sampai saat ini belum bisa ditender.

Hal itu diakui Kabag Pengadaan Barang Jasa/LPSE Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin, 12 Maret 2018.

 Banyaknya paket proyek yang belum ditender, ujarnya, rata-rata terkendala kesiapan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana banyak proyek yang belum selesai desain dan rencana programnya. Untuk itu, semua OPD sudah disurati agar bisa segera menyelesaikan desain dan rencana program untuk masing-masing paket proyek yang harus ditender.

 Diakuinya, ketepatan waktu tender jelas sangat menentukan kualitas pengerjaan proyek yang ada, karena semakin cepat tender selesai dilakukan, maka pengerjaan proyek bisa cepat. Dengan begitu, rekanan bisa memiliki rentan waktu cukup untuk menuntaskan proyek yang ada tersebut.

 “Semua OPD sudah kita ingatkan. Supaya segera menyelesaikan desain dan rencana programnya. Sehingga paket-paket proyek yang ada bisa segera diusulkan untuk ditender,” imbuhnya.

 Ia menjelaskan, secara umum pihaknya menargetkan pada bulan April mendatang 75 persen paket proyek yang ada sudah masuk proses tender. Dan, bisa tuntas 100 persen pada Bulan Juni. Supaya rentan waktu pengerjaan proyek-proyek tahun ini bisa lebih panjang.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan tidak ada lagi proyek yang tertunda atau terlambat penyelesaian seperti tahun kemarin. Di mana ada beberapa proyek fisik yang tidak bisa selesai tepat waktu, sehingga pihak rekanan proyek terpaksa didenda. “Hal – hal seperti keterlambatan penyelesaian proyek diharapkan tidak terulang lagi. Jadi kita upaya, proses tender proyek-proyek pemerintah daerah tahun ini, terutama proyek fisiknya bisa lebih cepat,”  ujarnya.

 Untuk memantau perkembangan persiapan tender masing-masing proyek, pihaknya sudah mengagendakan evaluasi berkala setiap bulan. Dari situ diharapkan, perkembangan persiapan masing-maisng proyek bisa terpantau. Kalau kemudian ada persoalan atau kendala dalam proses persiapan, bisa segera dicarikan solusi dan jalan keluarnya.

 “Untuk evaluasi ini, dipimpin langsung pak Sekda. Semua kegiatan dimasing-masing OPD itu terpantau. Mana yang belum siap, dalam rapat evaluasi berkala itulah dicarikan solusi penyelesaiannya,”  ujar mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)