Molor, Tender Pembangunan Kantor Bupati Loteng

Praya (Suara NTB) – Pelaksanaan tender proyek pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru yang direncanakan awal tahun ini, dipastikan molor. Alasannya, surat penyerahan aset dari Pemprov NTB ke Pemkab Loteng belum turun.

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Kamis, 2 Maret 2017, menjelaskan, sebelum melakukan tender proye,k pihaknya akan melakukan review Detail Engineering Detail (DED) pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru. Sementara desain yang ada sekarang ini, lokasi pembangunannya di lahan kantor Bupati Loteng yang lama. Sedangkan untuk lokasi pembangunannya sudah diputuskan di lahan eks PTP Desa Puyung Kecamatan Jonggat.

Jika surat penyerahan aset dari Pemprov NTB bisa diturun dalam waktu dekat ini, maka pihaknya menargetkan dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan ke depan, review desain sudah selesai dilakukan. Setelah itu proses tender mulai dilaksanakan. Kalau semua berjalan lancar paling tidak pertengahan tahun 2017 ini, kegiatan fisik pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru bisa dimulai.

Baca juga:  Proyek Bendungan Meninting Molor karena Masalah Lahan

Ia menjelaskan, untuk pemilihan rekanan proyek, Pemkab Loteng akan sangat selektif, karena anggaran proyek cukup besar. Sehingga bisa dipastikan, rekanan yang akan dipilih adalah rekanan besar dan salah satu persyaratan utamanya, rekanan harus punya kemampuan anggaran yang memadai.

Pasalnya, dengan pola anggaran multiyear, maka rekanan proyek harus punya modal besar. Paling tidak punya persiapan anggaran setengah dari total anggaran pembangunan yang dibutuhkan. Karena proyek harus selesai dalam jangka waktu dua tahun. Sementara pembayarannya dilakukan secara bertahap selama empat tahun sampai tahun 2020 mendatang.

Baca juga:  TP4D Tegur Kontraktor Proyek Dermaga Gili Trawangan

“Untuk pembayaran tahap pertama, akan dilakukan tahun ini sebesar Rp 50 miliar dan berturut-turut sampai tahun 2019 mendatang. Baru pada tahun 2020, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran terakhir sebesar Rp 65 miliar,” tambah Firman.

Pemkab Loteng telah menyiapkan anggaran pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru tersebut sebesar Rp 217 miliar. Kesiapan anggaran telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) percepatan pembangunan gedung kantor Bupati Loteng dengan pola anggaran multiyear yang telah disepakati antara Pemkab Loteng dengan DPRD Loteng tahun 2016 lalu. (kir)