Hibah Lahan Eks PTP Puyung, Pemkab Loteng Tunggu Surat Gubernur

Praya (Suara NTB) – Kendati sudah mendapat lampu hijau terkait hibah lahan eks PTP Puyung Kecamatan Jonggat yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan gedung kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru, Pemkab Loteng mengaku belum ada memulai proses pembangunan di lahan tersebut. Alasannya, masih menunggu surat resmi dari gubernur, perihal kepastian hibah lahan ini.

Demikian disampaikan Sekda Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 21 November 2016.

Diakuinya, kalau proses hibah lahan eks PTP Puyung tinggal menunggu proses administrasi saja. Namun demikian, bukan berarti Pemkab Loteng sudah bisa langsung menggarap lahan, karena baru sebatas lisan. Adapun luas lahan yang dihibahkan, tidak berubah seluas 10 hektar dari 18 hektar yang diajukan. Tapi itu pun ada syaratnya. Di mana pemerintah provinsi meminta lahan pengganti yang nantinya akan dijadikan lokasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca juga:  Pembangunan Terowongan Monumen Lingkar Selatan Ditunda

Meski begitu, penyiapan lahan pengganti bukan dalam konteks ruislagh, karena lahan yang diminta oleh pemerintah provinsi statusnya tetap menjadi aset Pemkab Loteng. Tetapi peruntukannya untuk lokasi pembangunan RTH guna mendukung RTH-RTH yang sudah ada di wilayah Kota Praya.

Dengan kepastian pemberian lahan eks PTP Puyung tersebut, maka mau tidak mau Pemkab Loteng harus menyiapkan dana tambahan guna mendukung pembanguna gedung kantor Bupati Loteng yang baru. Mengingat, konsep pembangunan gedung kantor Bupati yang ada mengikuti kondisi lahan di lokasi kantor Bupati Loteng lama, sehingga harus ada penyesuaian konsep pembangunannya.

Baca juga:  Bangun Kantor Baru, Walikota Mataram Segera Bertemu DPRD

Sebelumnya, Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, mengatakan dibutuhkan dana tambahan sekitar Rp 13 miliar, jika lokasi pembangunan gedung kantor Bupati Loteng jadi dipindahkan ke lahan eks PTP Puyung, sehingga total kebutuhan untuk membangun gedung kantor Bupati Loteng tersebut mencapai Rp 230 miliar.

“Anggaran kebutuhan pembangunan gedung kantor Bupati baru direncanakan sekitar Rp 217 miliar. Jika lokasi berubah maka kebutuhan anggaranya dipastikan akan membengkak. Tapi pada prinsipnya, pemerintah sudah siap dengan tambahan kebutuhan anggaran tersebut,” tandas Firman. (kir)