Disidak Dewan, Dukcapil Lobar Curhat Kekurangan Puluhan Alat Rekam dan Cetak E KTP

Kalangan DPRD Lobar sidak ke kantor Dukcapil Lobar, Jumat, 14 Februari 2020.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) melakukan sidak ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mengecek pelayanan di kantor tersebut. Sidak ini menindaklanjuti keluhan warga terkait pencetakan E-KTP terkendala tinta ribbon yang habis. Dalam Sidak yang dipimpin Ketua DPRD Lobar, ketua Komisi I dan anggota tersebut menemukan beberapa hal. Pertama, kondisi kantor pelayanan yang pengap. Kemudian adanya kekurangan puluhan unit peralatan cetak dan rekam E-KTP.

Selain itu, ditemukan ribuan E-KTP yang belum diambil oleh masyarakat.
Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menegaskan, pelayanan Dukcapil terkendala beberapa hal, yakni peralatan rekam dan cetak yang masih juah kurang. Padahal kata dia, nilai peralatan itu tidak seberapa. “Apalagi tempat pelayanan ini jauh dari kata nyaman, panas. Yang namanya memberikan pelayanan itu harus juga memperhatikan performance harus bagus. Yang melayani kalau dia nyaman pasti melayani dengan lebih bagus lagi,”jelas politisi Gerindra ini.

Baca juga:  Sekitar 6 Persen Wajib KTP Belum Lakukan Perekaman

Belum lagi permasalahan blangko E-KTP harus diminta ke pusat. Setiap bulan harus berangkat ke pusat hanya mengambil blangko E-KTP. Blangko ini tidak didroping sekaligus oleh pusat. “Jadi dia harus dijemput, ini lah kendala yang ada,”jelas dia.
Untuk mengantisipasi ini terpaksa diterbitkan Surat keterangan pengganti E-KTP. Dijelaskan, ada juga E-KTP yang dicetak namun belum diambil warga. Jumlahnya mencapai ribuan keping. E-KTP ini sudah didroping ke desa namun tidak didistribusikan. Untuk menangani masalah administrai kependudukan ini sangat penting segera direalisasikan UPT Dukcapil di beberapa wilayah.

Secara bertahap kata dia, UPT akan dibangun mulai APBD –P tahun 2020 dan 2021. Terutama sekali di wilayah yang jauh dari kantor Dukcapil seperti Gunungsari-Batulayar, Lingsar-Narmada dan Lembar-Sekotong. Terkait anggaran, tahun 2020, pihaknya menganggarkan untuk kendaraan mobil keliling. Untuk pembangunan satu kantor UPT kata dia butuh anggaran Rp 600 juta “Dan ada juga rekan-rekan dewan yang peduli, bahkan pokirnya ada juga untuk pendingin udara di kantor Dukcapil tapi mungkin belum direalisasikan karena masih perencanaan,”ujar dia.

Baca juga:  Perekaman E-KTP Disdukcapil Sumbawa Dihentikan Sementara

Selain itu, tahun ini ada rencana pembangunan gedung baru di kantor Dukcapi. Pihaknya juga meminta komisi I untuk mengawal pelayanan kependudukan.
Kepala Dukcapil Lobar, H Muridun menyampaikan curhat kepada kalangan dewan yang sidak ke kantornya. Curhat tersebut menyangkut, alat rekam dan cetak E-KTP yang masih sangat kurang dibandingkan dengan populasi penduduk yang harus dilayani. Pihaknya pun memohon bantuan pengawalan penambahan pengadaan peralatan tersebut kepada komisi I.

Saat ini, kondisi peralatan rekam sebanyak dua unit, itupun satu unit di kantor dan satu lagi dipakai pelayanan keliling ke desa. Sedangkan alat cetak hanya satu unit. Sementara masyarakat yang datang untuk dilayani mencapai 300-400 orang sehari, sedangkan satu alat rekam hanya mampu melayani 100 orang.
“Idealnya peralatan cetak dan rekam itu masing-masing 10 unit, jadi 20 unit, ini yang kami mohon bantuan ke dewan. Ya kami curhat,laporkan ke komisi I kondisi kita di Dukcapil ini,”ujar dia.

Baca juga:  Perekaman E-KTP Disdukcapil Sumbawa Dihentikan Sementara

Idealnya alat rekam dan cetak masing-masing 10 unit dengan kondisi populasi penduduk saat ini. Dimana 10 alat ini akan ditempatkan di Kantor Dukcapil dan masing-masing kecamatan. Pihaknya sendiri sudah mengusulkan tambahan 10 alat rekam, namun tidak diberikan. Ia sendiri tidak tahu kenapa tidak diberikan oleh TAPD. “Kalau dua alat ini rusak maka wassalam (tidak bisa melayani masyarakat),”imbuh dia. (her)