Hapus Tenaga Honorer, Lobar Tolak Kebijakan Pusat

Suparlan  (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar)  menolak kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang berencana menghapus tenaga honorer. Pasalnya, Pemda Lobar masih membutuhkan para tenaga honorer untuk menambal kekurangan (defisit) ASN. Apalagi kebijakan rekrutmen CPNS baru saja diberlakukan lagi, setelah sebelumnya lima tahun dimoratorium.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos., mengatakan, kebijakan penghapusan tenaga honorer ini masih simpang siur dan sebatas wacana. Sebab sejauh ini belum ada surat resmi dari pusat.

Baca juga:  BKPSDM Kota Bima akan Patuhi Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

“Memang di satu sisi honorer ini sangat dibutuhkan daerah untuk memenuhi kekurangan 1.800 ASN di Lobar. Karena selama lima tahun tidak ada rekrutmen pegawai. Terutama di pendidikan dan kesehatan yang butuh tenaga honorer ini. Kalau dihapus bagaimana dengan pelayanan?” katanya, Rabu, 22 Januari 2020.

Dijelaskan, pertimbangan Lobar tetap mempertahankan tenaga honorer ini, karena di satu sisi rekrutmen CPNS tidak pernah dilakukan selama lima tahun. Tahun 2018 saja pembukaan CPNS, jumlah formasinya 200 orang,  ditambah tahun ini formasinya juga tidak signifikan. Hal ini menyebabkan dengan defisit ASN. Apalagi dampak defisit ASN ini begitu besar di beberapa sektor pelayanan, seperti  di sektor pendidikan dan kesehatan. Peranan tenaga honorer di sektor ini begitu besar.

Baca juga:  BKPSDM Kota Bima akan Patuhi Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

“Kalau tidak ada tenaga honorer siapa mau mengajar di sekolah. Kalau dicek di satu SD itu ada dua yang ASN sisanya tenaga honorer.  Di sekolah-sekolah saja sebagian besar yang menjadi guru adalah tenaga honorer, di satu sekolah saja jumlah guru ASN hanya beberapa saja,” jelas dia.

Baca juga:  BKPSDM Kota Bima akan Patuhi Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

Menurut dia kebijakan ini tidak serta diberlakukan. Artinya kemungkinan dilaksanakan secara bertahap. Namun demikian, tambahnya, dampak kebijakan ini dinilai akan mengganggu pelayanan dasar. Selain itu, pemda tentu memikirkan dampak terhadap tenaga honor yang akan dihapus, karena akan terjadi gejolak di tengah masyarakat. “Kalau tiba-tiba di-cut, dong didemo kita,”aku dia, seraya menambahkan, jumlah tenaga honor khusus di lingkup Pemda Lobar mencapai 100 orang lebih, jumlah ini di luar tenaga kesehatan dan guru. (her)