Bupati Segera Geser Sejumlah Pejabat Kepala OPD

Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid memastikan rencana mutasi untuk menggeser Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) di Lingkup Pemkab Lobardilakukan akhir bulan ini. Sebab pada Februari mendatang, pemda sudah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan lowong. Dalam mutasi ini, tidak banyak pejabat yang digeser. Namun hanya beberapa pejabat saja yang dinilai strategis.

“Saya sudah kasih target minggu ke-2 Februari sudah dibentuk pansel  untuk mengisi yang kosong-kosong. Artinya sebelum itu (mutasinya),” ungkap Fauzan yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Tidak semua JPTP akan terkena roling itu. Sebab bagi JPTP yang baru saja dimutasi tidak akan digeser.  Fauzan memastikan pengeseran itu tidak akan membuat kekosongan terisi. Kepala BKDPSM sudah pun sudah pergi ke Jakarta untuk meminta izin Komisi ASN.

Meski demikian Fauzan tidak membantah jika untuk posisi strategis seperti Inspektorat akan menjadi utama dalam pengisian saat mutasi itu, karena sesuai ketentuan minimal harus pejabat senior yang mengisi jabatan itu dan mendapat rekomendasi provinsi. “Karena dia khusus. Sebab Inspektorat ini boleh mengaudit tanpa izin bupati, dan bisa dengan izin gubernur,” jelasnya.

Lantas dengan lamanya kekosongan tak akan mempengaruhi nantinya jalan OPD ? Fauzan menilai tentu hal itu tidak akan berpengaruh. Sebab pejabat yang ditempatkan juga masih dalam lingkaran Pemkab Lobar.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Lobar H. Sardian meminta agar jabatan lowong segera diisi. Sebab lowongnya jabatan kepala OPD ini mempengaruhi persiapan pelaksanaan program-program OPD, termasuk program strategis Pemda Lobar. Apalagi Kepala OPD yang lowong ini terbilang strategis, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata. Meskipun ada ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD, namun dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.

Menurut dia, jabatan Plt ini tidak mungkin maksimal dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, ada pejabat di suatu OPD yang percaya diri menjadi kepala OPD, namun tidak lolos, lalu dia menjabat di OPD akan menimbulkan gengsi. Apalagi, ada beberapa OPD strategis yang menyangkut program pemda, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan penanganan kemiskinan.

Baginya, jabatan kepala OPD yang kosong ini dikhawatirkan juga berdampak terhadap program ini. Apalagi di tengah kondisi angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata provinsi.  Termasuk penanganan program pariwisata menyangkut penataan kawasan Senggigi.  Diketahui, 10 jabatan kepala OPD yang lowong di antaranya Kepala Dikbud, Dinas Sosial, Dispar, Dispora, Kominfo, Dinas Perikanan dan Kelautan, Satpol PP, Sekwan, Inspektorat dan Staf Ahli. (her)