Catatan Lobar di 2019, Penurunan Kemiskinan Melambat Akibat Kinerja OPD ‘’Kendor’’

Warga kurang mampu di Kota Gerung ini membanting tulang menjadi buruh batu bata. Gerung termasuk penyumbang kemiskinan tertinggi di Lobar. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani serius oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar). Pasalnya angka kemiskinan berada di atas rata-rata provinsi. Begitu pula kedalaman serta keperahan kemiskinan. Penurunan kemiskinan tahun lalu terbilang melambat, karena angkanya kecil hanya 0,3 persen. Selain kemiskinan, capaian PAD tidak pernah mencapai target 100 persen dalam beberapa tahun terakhir. Masalah berulang seperti pengerjaann proyek molor hingga berujung putus kontrak juga mewarnai tahun 2019.

BERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar yang disampaikan Kepala BPS Lobar Dr. Anas beberapa waktu lalu terjadi penurunan kemiskinan tahun 2019 meski kecil hanya 0,03 persen dari 15,20 persen tahun 2019 menjadi 15,17 persen tahun 2019.  “Turunnya hanya 0,03 persen,”jelas dia.

Jika melihat kedalaman kemiskinan di Lobar mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 3,07 persen menjadi 3,42 persen. Artinya ada peningkatan sekitar 0,35 persen dibanding kedalaman kemiskinan di NTB jauh lebih rendah sebesar 2,33. Dari sisi keparahan kemiskinan juga kata dia mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 0,95 menjadi 0,98 persen.

Baca juga:  Demi Sesuap Nasi, Seorang Ibu Tarik Gerobak Sampah Sambil Menggendong Bayi

Ia pun menyarankan agar pemda lebih memperkuat sinergisitas dan elaborasi dalam penanganan kemiskinan ke depan. “Ke depan OPD harus lebih sinergis dan elaborasi dalam penanganan kemiskinan. Meski demikian, capaian ini terbilang bagus karena Lobar mampu menurunkan kemiskinan d itengah kondisi bencana gempa,’’ ujarnya.

Sementara Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram) Dr Basuki Prayitno yang hadir dalam acara refleksi akhir tahun yang diadakan Pemda Lobar, Selasa, 31 Desember 2019 lalu, menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Lobar berada di atas rata-rata provinsi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan. Ia melihat dampak pariwisata justru belum berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, hal ini kemungkinan terjadi, ketika kunjungan wisatawan yang tinggi justru tidak mampu menyerap atau diakses oleh lokal konten atau produk lokal. Sementara dari sisi event pariwisata, Lobar patut diacungi jempol dengan berbagai event yang digelar. “Hanya saja, dana yang banyak dikeluarkan mampu tidak memberi stimulasi ekonomi masyarakat,” ujar tim akademis desa wisata ini.

Baca juga:  1.802 KK Keluar dari Data Kemiskinan di NTB

Ia meminta agar Pemda Lobar mereview kebijakan agar sektor pariwisata ini berdampak lebih besar terhadap kesejahteraan dan penanganan kemiskinan. Seperti halnya pengunjung kapal pesiar Gili Mas, wisatawannya justru menyebar, tidak banyak berkunjung ke daerah wisata di Lobar. Inilah yang mesti dicarikan solusinya.

Selain itu, pemda Juga diminta serius menyambut Mandalika dan MotoGP dengan mempersiapkan destinasi wisata, termasuk desa wisata di sekitar wilayah Sekotong yang berada di perbatasan dengan Lombok Tengah (Loteng). Antisipasi ini penting dilakukan, karena jangan sampai saat event MotoGP digelar, Lobar hanya jadi penonton.

Terkait hal ini, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi mengakui penurunan kemiskinan memang kecil sebesar 0,03 persen. Hal ini, ujarnya, merupakan dampak gempa. Kecilnya penurunan kemiskinan ini akan dipelajari lebih jauh, agar penanganan kemiskinan lebih akseleratif. Dikaitkan dengan anggaran penanganan kemiskinan yang besar, namun kenapa penurunannya kecil, mantan Kepala Bappeda Lobar ini mengaku, anggaran penanganan kemiskinan sekarang belum terimpelementasi. Anggaran yang masuk pada APBD-P 2019 akan dilihat datanya tahun 2020. Sedangkan untuk penurunan kemiskinan tahun ini merupakan dampak dari intervensi anggaran tahun 2018. “Tahun 2018 ada persoalan gempa juga,”dalih dia.

Baca juga:  Warga Miskin yang Tak Terdata, Terancam Tak Terima Bantuan

Diakuinya, rata-rata per tahun pemda mengalokasikan dana untuk penanganan kemiskinan mencapai Rp400 miliar. Bahkan tahun ini menyentuh angka Rp 500 miliar lebih. Akan tetapi mengacu dengan permendagri, penanganan kemiskinan yang dilakukan kabupaten/kota bukan terkait intervensi bantuan, namun program. Seperti pembangunan infrastruktur dasar, jalan, pendidikan, kesehatan pasar dan alat produksi.

Tidak hanya itu, anggaran kemiskinan tidak berdiri sendiri, namun juga untuk pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja. Menurut dia tidak bisa dikatakan anggaran besar ini memiliki daya ungkit kecil, karena yang dilihat sekarang adalah hasil implementasi anggaran 2018. “Kalau anggaran 2019 pun belum kita lihat,”ujar dia.

Namun, jika dilihat kemerataan  pendapatan masyarakat di Lobar paling baik di NTB, karena indeksnya paling kecil. Artinya pemerataan pendapatan ini tidak timpang. Meskipun di tengah kondisi gempa, Lobar masuk ketimpangan rendah.  (her)