Warga Langko Adukan Pelayanan PDAM Giri Menang ke DPRD Lobar

Warga Desa Langko dan Jeringo hearing ke DPRD Lobar. Mereka mengeluhkan terkait pelayanan PDAM yang selama ini diterima warga. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan warga Desa Langko Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) melakukan hearing ke kantor DPRD Lobar sebagai buntut keluhan warga atas buruknya pelayanan PDAM Giri Menang, Rabu,  11 Desember 2019. Mereka langsung diterima Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah dan sejumlah anggota DPRD di ruang sidang. Warga yang didampingi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengeluh buruknya pelayanan PDAM, karena air yang diterima warga keruh dan berisi lintah.

Di samping itu, warga mengeluhkan membengkaknya pembayaran tarif PDAM yang sangat memberatkan masyarakat. Atas buruknya pelayanan ini warga mendesak agar pihak dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membenahi pelayanan PDAM. Sebagai bahan kajian dewan, warga menyerahkan bukti keluhan buruknya pelayanan PDAM, berupa dokumen kepada dewan.

Kepala Desa Langko, Mawardi mewakili warganya mengatakan keluhan warga soal pelayanan PDAM ini sudah lama terjadi di wilayahnya. Karena air PDAM kerap kali keruh, kadang ada sampah dan pasir. Bahkan selama musim kemarau, sering kali air tidak ada yang mengalir. Bahkan  selama bulan Agustus praktis tidak ada air mengalir. Namun tagihan air tetap dilakukan PDAM, bahkan ada beberapa warga yang tagihannya membengkak dengan nilai tidak wajar. “Kondisi ini menyebabkan warga kami tidak nyaman dan aman dalam menggunakan air PDAM,”jelas dia.

Karena itu ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam surat pernyataan bersama yang diserahkan ke dewan, di antaranya berisi DPRD harus segera memanggil dan meminta penjelasan PDAM agar memperbaiki pelayanan, meminta dewan agar membantu memediasi penyelesaikan masalah warga yang dipolisikan oleh PDAM.

Kepala Desa Jeringo Sahril mengatakan aksi warga ini sebagai buntut akibat tuntutan mereka tidak diindahkan. Jangan sampai, ujarnya, kerusakan akibat demo warga dibesar-besarkan menjadi persoalan hukum. “Kalau PDAM tidak mencabut laporannya, kalau PDAM mengibaratkan diri sebagai pelayan. Maka ini membuktikan dan tumben terjadi seorang pelayan mempidanakan pelanggan yang dianggap majikan atau rajanya,”  kata Sahril. Hal ini justru kata dia bertolak belakang dengan janji pelayanan PDAM sendiri. Langkah warga sendiri akan meminta bantuan mediasi ke Balai Mediasi NTB dan dewan.

 Menanggapi keluhan warga ini, Sekretaris PDAM Giri Menang Syahril Syair yang hadir dalam kesempatan itu tak menampik adanya pelayanan yang belum maksimal  di Desa Langko.  Pihaknya menerima adanya kritikan pelayanan sebagai bahan koreksi perbaikan pelayanan ke depannya, terutama terkait sistem jaringan yang dirasa sudah tua dan perlu dilakukan perbaikan. “PDAM itu tidak sama dengan PLN, yang begitu selesai (diperbaiki) langsung nyala. Karena aliran airnya dari pipa sehingga butuh waktu untuk distribusi,”  ungkapnya.

Ia menyarankan warga untuk melaporkan jika adanya perbedaan pembayaran antara rekening dengan meteran. Terkait permintaan pencabutan laporan di kepolisian, ia mengaku belum bisa mencabutnya. Lantaran bukan menjadi kewenangannya. Meski laporan itu secara pribadi dibuat olehnya. Namun ia tetap harus meminta petunjuk dari atasnnya.  “Karena harus mediasi, saya diperintahkan untuk menghadiri hearing pada hari ini. Dicabut atau tidak laporan itu berada di tangan manajemen,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengatakan terkait keluhan warga khususnya pembengkakan pembayaran tarif PDAM harus sesegera ditindaklanjuti dengan serius. Sebab bukan hanya satu-dua pelanggan yang mengeluhkan, namun hampir rata-rata terjadi di wilayah Lobar. Karena itu ia meminta agar PDAM membuka ruang pengaduan terhadap rekening yang tak sesuai dengan pemakaian.

Hal ini, ujarnya, menjadi atensi dewan, sehingga dewan pun membuka pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan PDAM.  “Ke depan kami akan membentuk pansus pelayanan PDAM ini,” tegas dia. pihaknya juga akan membantu memediasi  masalah warga Langko yang dilaporkan ke kepolisian. (her)