Penyumbang Tertinggi, Kemiskinan di Ibukota Kabupaten Lobar Dikritisi

M. Zaini - Hj. Nurhidayah (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Masalah kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan pimpinan DPRD. Pasalnya, dari tiga kecamatan penyumbang tertinggi atau menjadi lumbung kemiskinan ini, salah satunya Kecamatan Gerung sebagai Ibukota Kabupaten Lobar, kemudian Sekotong dan Narmada.

“Terkait pengendalian kemiskinan seharusnya pemda ini fokus memetakan daerah-daerah yang paling miskin. Berdasarkan data, ibu kota Gerung, Lembar, Narmada dan Sekotong yang tertinggi angka kemiskinannya. Ini miris sekali, Gerung sebagai ibukota kabupaten justru kemiskinannya tertinggi,” kritik Ketua DPRD Hj. Nurhidayah, Rabu,  11 Desember 2019.

Politisi Partai Gerindra ini menyoroti tingginya kemiskinan di kalangan buruh tani. Menurut dia hal ini disebabkan luasan garapan kurang satu hektare, maka petani tidak masuk petani sejahtera alias miskin.  “Dengan lahan setengah hektare bisa sejahtera sebenarnya, tapi harus melalui intervensi yang tepat. Ditambah lagi mekanisasi pertanian menyebabkan banyak buruh tani menjadi pengangguran,’’ ungkapnya.

Kondisi ini, ujarnya, bertolak belakang dengan daerah Lobar sebagai lumbung pangan. Karena itu ia mendorong agar penganggaran penanganan kemiskinan fokus pada tiga kecamatan tersebut. “Anggaran untuk pengentasan kemiskinan dipusatkan saja di tiga kecamatan ini, hasilnya akan lebih baik dan terlihat jelas. Daripada anggaran yang sedikit ini disebar merata di 10 kecamatan, tidak mampu mengentaskan kemiskinan ini,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar yang juga Kepala Desa Babussalam Kecamatan Gerung M. Zaini mengaku miris dengan tingginya kemiskinan di Gerung. Menurut dia, hal ini perlu ditangani serius oleh pemda.

Ia mempertanyakan warga ibu kota ini sebenarnya miskin apa? Apakah makanan atau non makanan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian para pejabat yang berkantor di Gerung. Di sini, menurut dia, BPS juga perlu mengelompokkan kemiskinan di Gerung, apakah miskin akibat makanan atau non makanan, lalu di mana titik-titik atau lokusnya supaya intervensi lebih tepat.

Menurut dia, kemiskinan di Gerung bukan disebabkan faktor makanan, namun lebih kepada non makanan, seperti warga tidak menggunakan MCK dan tidak berpendidikan mereka masuk kategori miskin.  “Kemiskinan ini perlu didalami dan dievaluasi kembali,” jelas dia.

Salah satu yang perlu evaluasi terkait data harusnya betul-betul valid dan update. Sebab jangan sampai akibat data tak valid menyebabkan pemda “menghantam” progam ke semua. Ia berharap sebenarnya intervensi teknis penanganan kemiskinan ini terhadap warga yang masuk dalam data valid tersebut. Di desanya sendiri ,lanjut dia, mengalokasikan DD untuk menanggulangi kemiskinan. Hanya saja sering kali persoalannya data yang berbeda. Contohnya intervensi berupa pemberian bantuan perbengkelan justru diberikan kepada kelompok yang sudah jalan. Seharusnya bantuan ini diberikan kepada kelompok yang belum maju (jalan).

Selain itu, harapnya, pemda diharap membuat kebijakan agar proyek pemda dipadatkaryakan dengan melibatkan masyarakat, sehingga ada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penghasilan. APBD juga perlu pro-desa sebab kantong kemiskinan ada di desa, bukan pro-legislatif atau birokrasi. Ia pun berharap agar para kades banyak mengusulkan pada saat Musrenbang tentang keperluan teknis yang bisa mengintervensi terhadap kemiskinan. (her)