105 Ribu lebih Penduduk di Lobar Hidup Miskin

Rakor penanggulangan kemiskinan yang digelar Pemkab Lobar di salah satu hotel berbintang di Senggigi, Selasa (10/12). (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat (Lobar), kemiskinan di Lobar menurun hanya 0,03 persen dari tahun 2018 15,2 sebesar menjadi 15,17 persen tahun 2019. Meski menurun, jumlah penduduk yang hidup miskin di Lobar masih banyak. Jika diangkakan mencapai 105 ribu lebih.

‘’Tiga kecamatan penyumbang tertinggi angka kemiskinan ini di antaranya Gerung sebagai Ibukota Kabupaten, Narmada dan Sekotong,’’ ujar Kepala BPS Lobar Anas dalam rapat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lobar di Hotel Jayakarta, Selasa (10/12).

Diakuinya, meski data penurunan kemiskinan di Lobar kecil sebesar 0.03 persen, pihaknya mengapresiasi capaian ini, karena kemiskinan mampu diturunkan di tengah kondisi gempa yang lumayan parah melanda daerah Lobar. “Jadi ini luar biasa, mampu menurunkan kemiskinan di tengah kondisi bencana,” ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi pemda dalam menurunkan kemiskinan. Salah satunya, OPD harus meningkatkan dan memperkuat sinergisitas. Semua OPD harus bersatu padu dalam mengentaskan kemiskinan.

Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan penanganan kemiskinan di Lobar masih dipengaruhi gempa. Namun kemiskinan mampu diturunkan menjadi 0,03 persen, dari 15,2 persen menjadi 15,17 persen. “Kita akan terus pelajari, dan elaborasi datanya, sehingga program-program yang pas sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk APBD-P dan 2021 bisa mengakselerasi penurunan kemiskinan,” jelas dia.

Menurut dia,bagaimana strategi penanganan kemiskinan inilah yang dibahas dalam rakor melibatkan semua unsur tersebut. Rakor yang dibuka Wakil Bupati yang juga ketua tim tim koordinasi percepatan penurunan kemiskinan daerah (TKPKD) Hj. Sumiatun ini dihadiri Ketua DPRD Lobar, Asisten III, Kepala OPD, para Camat, BPS, tokoh masyarakat dan agama serta LSM.

 Lebih jauh dijelaskan, Rakor ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas OPD dan program supaya semua OPD teknis terkait bisa bersinergi dan berkompelementaritas (saling mengisi), sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan di Lobar.

Persoalan kemiskinan di Lobar lanjut dia disebabkan indikator non makanan. Karena itu sesuai dengan arahan wabup dan data-data yang dielaborasi terkait persoalan kemiskinan maka program yang mengarah pada tahun 2021 atau  APBD-P setidaknya hasil dari rakor ini bisa diterapkan.

Untuk penanganan kemiskinan ke depan, mengacu pada SPKD (strategi pengentasan kemiskinan daerah) yang tertuang dalam perbup harus dipedomani oleh semua OPD. Sebagai dasar dan rujukan dalam menyusun program pada RPJMD 2019-2024. (her)