Pendamping Desa Lobar Dapat Penghargaan dari Kemendes

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Lobar, Sabilirrosyad menerima penghargaan dari Direktur PMD Kememdes

Giri Menang (Suara NTB) – Pendamping desa di Lombok Barat berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional. Hal ini menyusul keberhasilan pendamping desa Lobar mendapatkan piagam penghargaan Pemutakhiran Data IDM tahun 2019 dari Kementerian Desa PDTT RI. Penghargaan yang diperoleh ini merupakan buah dari pendampingan yang dilakukan selama kurang lebih 5 tahun.Pemberian penghargaan oleh Direktur PMD pada Kementerian Desa PDTT RI, M. Fachri, S.STP, M.Si.,ini berlangsung saat acara Rakor P3MD Provinsi NTB Tahap II yang digelar di Hotel Lombok Raya Mataram, hari Senin 28/10/2019 lalu.

Pose bersama pendamping desa  se-Lobar

“Alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat termasuk dari 3 Kabupaten di NTB yang Progres IDM-nya tercepat. Ini adalah penghargaan bagi Tim Pendamping Desa Kabupaten Lombok Barat, baik Tenaga Ahli, Pendamping Teknis Kecamatan dan PLD. Jumlah keseluruhan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Lombok Barat 59 orang, “kata Koordinator Pendamping Kabupaten Lobar,  Sabilirrosyad yang akrab dipanggil Guru Abing ini.

Lebih lanjut dijelaskan, dari tahun ke tahun sejak 2015 sampai dengan 2019 progres perkembangan desa Kabupaten Lobar sangat cepat. Sampai tahun ini tersisa dua desa tertinggal yaitu Desa Gili Gede Indah (GGI) dan Mareje, yang semula 35 desa tertingal menjadi tersisa 2 desa saja. Akan tetapi ke depan,  kata dia, pihaknya memiliki PR besar, bukan saja mendampingi permasalahan-permasalahan pembangunan desa tetapi mendukung program prioritas pembangunan pemrintah daerah dan provinsi.  Misalnya penanganan stunting, pengelolaan sampah dan penuruanan kemiskinan dengan advokasi secara menyeuluh ke desa-desa. “Untuk itu kami akan menindak lanjuti arahan pak direktur, untuk menjadikan IDM sebagai salah satu acuan Pemerintah daerah kabupaten Lombok barat dan Desa dalam merencanakan pembangunan, karena data IDM terbukti valid dan update, ” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur PMD, M. Fachri, S.STP, M.Si menyoroti program Inovasi Desa yang digulirkan Kementerian Desa PDTT RI mulai akhir tahun 2017. Dari Program Inovasi Desa ini telah lahir banyak sekali inovasi baik dalam bidang infrastruktur, kewirausahaan maupun pengembangan sumber daya manusia. “Inovasi  yang telah kita hasilkan telah dicupturing oleh TV Nasional, hal ini membuktikan bahwa inovasi yang telah kita hasilkan bukanlah inovasi kaleng” ujarnya.

Direktur PMD ini juga memberikan apresiasi kepada Provinsi NTB yang pada tahun 2018 dalam Bursa Inovasi Desa telah menampilkan 450 inovasi sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Panitia Rakor sebelumnya. Selanjutnya Direktur yang dikenal low profil  ini meminta kepada semua Kepala Desa beserta jajarannya untuk terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ia berharap agar ada kecamatan di NTB yang salah satu desanya memiliki ciri khusus seperti Desa Ramah Anak ataupun Desa Ramah Lansia. Dimana seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk anak-anak maupun lansia tersedia di desa tersebut.

Hal lain yang menjadi sorotan Direktur ini adalah Indek Desa Membangun (IDM) yang diinisiasi Kementerian Desa PDTT RI. Data IDM sudah banyak digunakan oleh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dalam merancang program dan kegiatan. Dan semestinya data IDM menjadi acuan Pemerintah mulai dari Pusat hingga Desa dalam merencanakan pembangunan, karena data IDM terbukti valid dan update . “Jangan sampai kita melaksanakan program dan kegiatan yang tidak ada basis datanya”, pintanya. Dalam Rakor yang dihadiri 95 peserta dari unsur Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional, Dinas PMPD Dukcapil Provinsi serta Perwakilan Kepala Desa ini, Direktur PMD juga menyinggung tentang Dana Desa yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah.

Secara khusus Direktur yang menggawangi Dana Desa ini meminta kepada Kepala Desa agar pandai-pandai memilih kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya. Jangan sampai kata dia Dana Desa dipergunakan untuk membiayai banyak kegiatan namun hasilnya tidak maksimal. “ Lebih baik 3 atau 4 kegiatan dibiayai namun hasilnya bisa maksimal dan tuntas”, tegasnya.

Lebih jauh Direktur ini juga menyampaikan bahwa banyak berita yang didengar, dimana pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat karena ketidak harmonisan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Untuk itu Direktur meminta supaya Camat dapat segera memediasi ketika mendengar diwilayahnya ada Kepala Desa dan BPD yang hubungannya tidak harmonis. Sebab jangan sampai ketidak harmonisan tersebut menghambat proses administrasi dan berujung pada lambannya pelayanan kepada masyarakat. (her)