Alokasi Belanja Pegawai Membengkak Hingga Rp 965 Miliar

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) –  Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung alias belanja aparatur di Lombok Barat (Lobar) tahun 2020 naik signifikan dibandingkan tahun 2019. Kenaikan belanja aparatur ini mencapai Rp965 miliar lebih, hanya selisih Rp30 miliar lebih dari belanja publik (belanja langsung) mencapai Rp 995 miliar lebih. Melonjaknya alokasi belanja langsung ini disebabkan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) tahun depan yang disiapkan mencapai Rp 90-100 miliar.

 Berdasarkan struktur Perda tentang APBD 2020 yang disampaikan Gabungan Komisi DPRD Lobar, belanja daerah tahun 2020 diproyeksikan menyentuh angka Rp 1,96 triliun lebih. Belanja daerah ini naik dari tahun ini. “Di mana belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp 965 miliar lebih dan belanja langsung (belanja publik) Rp 995 miliar lebih,”  sebut Munawir Haris selaku juru bicara gabungan komisi, Senin, 2 Desember 2019.

 Lebih jauh dikatakan, pendapatan daerah yang ditargetkan tahun depan mencapai Rp 1,8 triliun lebih yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan.  Dirincikannya, target PAD yang dipasang eksekutif mencapai Rp274,45 miliar lebih. PAD ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain pajak daerah sebesar Rp133,79 miliar lebih,retribusi daerah sebesar Rp 17,47 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 11 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 112,1 miliar lebih.

 Sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan tahun 2020, lanjut politisi PAN ini ditargetkan mencapai Rp 1,2 triliun lebih diperoleh melalui dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 44,1 miliar lebih, DAU sebesar Rp 809,5 miliar lebih, dan DAK sebesar Rp 366,23 miliar lebih.  Selanjutnya, pendapatan daerah dari  lain-lain pendapatan yang sah tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp 336,67 miliar lebih yang diperoleh melalui dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 72,18 miliar lebih, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 194,32 miliar lebih, pendapatan hibah sebesar Rp 70,19 miliar lebih.

 Kemudian item pembiayaan daerah tahun 2020 yang terbagi menjadi penerimaan pembiyaan daerah sebesar Rp 150,3 miliar lebih yang bersumber dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 300 juta lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yakni pembayaran pokok utang sebesar Rp 20 miliar. Sehingga dengan demikian defisifisit pembiayaan sebesar Rp 130 miliar lebih dan akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 130 miliar lebih, sehingga terjadi anggaran berimbang. (her)