Penataan Kawasan Senggigi, Dewan Temukan Kejanggalan Alokasi Anggaran

Destinasi wisata Senggigi Lombok Barat (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pengalokasian anggaran untuk penataan kawasan wisata Senggigi diduga janggal. Pasalnya, peruntukan anggaran untuk penataan kawasan ini belum jelas, baik sasaran penggunaan dan konsepnya. Apakah kawasan yang ditata masuk aset pemerintah ataukah lahan kawasan milik perusahaan dan perorangan.  Di samping itu, ditemukan banyak sekali item anggaran untuk biaya honor dan operasional tim OPD.

Hasil penelusuran media ini terhadap data rancangan APBD 2020, ditemukan sedikitnya ada delapan alokasi anggaran penataan kawasan Senggigi. Yang nilainya paling besar, penataaan kawasan Pantai Kerandangan senilai Rp5,8 miliar lebih. Alokasi anggaran penataan makam Batulayar yang nilainya sangat besar mencapai Rp2,8 miliar lebih. Jumlah alokasi anggaran penataan makam ini sama persis dengan nilai penataan Pura Batu Bolong.

Pada item alokasi anggaran penataan di tiga titik juga janggal, karena nilainya sama. Seperti penataan kawasan wisata sekitar Hotel Sheraton, penataan kawasan sekitar Hotel Pasific dan kawasan Pantai Duduk masing-masing senilai Rp 1,9 miliar.

Di luar masing-masing mata anggaran proyek penataan ini, ada banyak item pengalokasian anggaran untuk keperluan honor tim OPD, seperti pendukung PPK, tim teknis, sekretaris tim teknis, anggota tim teknis, tim pokja, PTP, panitia PHP, administasi hingga honor pengawas PjPBJ dan perencanaan proyek yang nilainya lumayan besar.

Anggota DPRD Lobar Abu Bakar Abdullah, menyarankan Pemda Lobar harus hati-hati dalam membuat perencanaan pembangunan. “Bayangkan dalam satu kegiatan penataan kawasan Pantai Kerandangan saja menelan dana Rp5,8 hampir Rp 6 miliar. Di sana apa yang mau ditata, harus dikaji mandalam. Sebab jangan sampai karena ketidaksiapan perencanaan termasuk terkait masalah lahan yang akan ditata  yang belum jelas, malah nanti jadi masalah,” kritik politisi PKS ini, Minggu,  1 Desember 2019.

Kemudian pengalokasian anggaran Rp 2,8 miliar untuk penataan makam dan pure Batu Bolong yang jumlahnya sama. Ia mempertanyakan seperti apa konsep dan apa saja ditata serta dibangun di kawasan ini, sehingga menelan anggaran sebesar itu.  Kalau sekedar menata wajah kawasan ini menurut dia, tidak sebesar itu anggaran yang harus dialokasikan. Termasuk penataan kawasan  di sekitar hotel di Senggigi yang jumlahnya sama.

Justru, kata dia, penataan kawasan wisata Tajung Bias Senteluk khususnya untuk penyiapan akses jalan masuk belum masuk dalam rencana pembiayaan pinjaman tersebut. Padahal, manfaatnya i jauh lebih besar bagi daerah. “Jalan masuk ke kawasan ini justru tidak masuk anggaran,” kritiknya.

Selain itu, kawasan kali Meninting juga tidak masuk dalam rencana penganggaran. Padahal sebelumnya sudah ada rencana pemerintah menata kawasan Meninting dengan membebaskan perkampungan di wilayah setempat.

Ia menegaskan, sejak awal ekspose pinjaman daerah untuk penataan kawasan Senggigi ia mempertanyakan soal kejelasan status lahan yang akan ditata. Apakah yang ditata ini aset pemerintah atau lahan yang dipegang oleh perusahaan (investor).  Hal ini, yang perlu diperjelas, sebab jangan sampai nanti penataan justru menguntungkan segelintir pihak. Sehingga tidak berdampak terhadap pariwisata.

Ia lebih setuju agar dana pnjaman ini dialokasikan untuk pos-pos potensial yang real untuk mendongkrak pendapatan daerah Lobar. Seperti di Sekotong, kalau saja pemerintah serius menata kawasan ini justru lebih banyak memberikan pemasukan daerah. Di wilayah ini ada 23 gili, namun belum ada satupun yang menjadi pilot projet untuk ditata.

Sementara itu Bupati Lobar H Fauzan Khalid memastikan untuk penataan Senggigi dialokasikan sebesar Rp 46 miliar pada APBD 2020 nanti. Anggaran Rp 46 miliar ini di luar lampu jalan dan penanganan sampah yang mencapai Rp 7 miliar. Dalam penataan kawasan ini, termasuk penanganan fasilitas publik, seperti toilet yang dikeluhkan di kawasan setempat.

Terkait konsep penataan, ujarnya, difokuskan pada saluran irigasi untuk mencegah terjadinya banjir pada musim hujan ini. Termasuk menjawab keluhan publik terkait minimnya fasilitas publik. “Insya Allah persoalan mendasar terhadap kebutuhan industri pariwisata akan tuntas dilaksanakan hingga di tahun mendatang lainnya akan dilengkapi baik sekunder dan lainnya.  Ini juga kita akan anggarkan yang terbesar untuk kawasan Senggigi terutama untuk fasilitas publik (toilet) dan pembangunan lainnya,” imbuh dia. (her)