Kasus OTT, Pengerjaan Proyek Dispar Lobar Tetap Jalan

Proyek penataan kawasan destinasi wisata di Pusuk Lestari Kecamatan Gunungsari. (Suara NTB/ars)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang ditangani Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) senilai hampir Rp 4,7 miliar lebih berada di bawah pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Pelibatan TP4D ini didukung oleh Pemda untuk bisa melakukan pengawasan dan pendampingan, sehingga potensi kesalahan hukum bisa dihilangkan melalui langkah early warning system.

Dikonfirmasi terkait progres pengerjaan proyek Dispar, Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar Heri Ramadhan, menjelaskan, adanya pendampingan dari kejaksaan merupakan bentuk peringatan dini terhadap OPD agar tidak berbuat macam-macam.  Diakuinya, pendampingan TP4D terhadap proyek – proyek sudah maksimal. Bahkan, prosedur administrasi, teknis dan kualitas, langsung dilihat dan dipantau  oleh tim di lapangan.  “Tapi ketika terjadi permainan di luar itu sulit dipantau. Siapa yang bisa tahu?”  ujarnya, Kamis,  14 November 2019.

 Ia menyebut, total proyek proyek di Lobar di bawah pendampingan TP4D lebih dari 50 persen, khususnya proyek – proyek dengan nilai besar yang dilelang, terutama nilainya di atas Rp 1 miliar. Meski demikian, proses pengerjaan proyek Dispar terus berjalan, meski ada kasus OTT yang menimpa Kepala Dispar.  Menurutnya, pengerjaan proyek tidak terganggu oleh kejadian tersebut. “Proses pengerjaan proyek jalan terus, proses hukum jalan terus. Itu suatu hal yang berbeda. Proyek berjalan normal, tidak ada kaitan pengerjaan proyek dengan persoalan itu (OTT, red),” katanya.

Pengawasan proyek terus dilakukan oleh tim percepatan pembangunan Pemda Lobar. Tidak hanya itu, rekanan diberikan kesempatan bekerja menyelesaikan proyek sampai batas waktu kontrak berakhir. Namun, pihaknya akan mengevaluasi progres pekerjaan proyek ini pada minggu pertama bulan Desember.

Di sisi lain, pihaknya mengklaim sejauh ini tidak ada pengerjaan proyek yang kritis. Terkait dampak kasus OTT yang kemungkinan besar Kejaksaan akan memeriksa tekanan sehingga menganggu pengerjaan proyek,  ia memastikan tidak akan berdampak. Menurut dia justru adanya kasus ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, tentu semua OPD pasti berhati – hati, rekanan mengerjakan proyek dengan baik dan tetap waktu karena pasti takut bermasalah. “Ada dampak positifnya dari sebuah musibah dan peristiwa itu,” tegas dia.

Langkah tim percepatan pembangunan, ujarnya, adalah tetap melakukan pemantauan lapangan terhadap proyek yang dikerjakan. Adapun, jenis proyek yang dikerjakan ini adalah proyek pelaksanaan penataan kawasan wisata Pusuk Lestari senilai Rp 1.8 miliar, proyek pelaksanaan penataan kawasan wisata Buwun Sejati senilai Rp 1,3 miliar.  Pelaksanaan penataan kawasan wisata Sesaot senilai Rp 1,3 miliar dan penataan kawasan wisata Taman Lingsar lanjutan senilai Rp 399,97 juta. Total dana untuk pembangunan proyek destinasi ini mencapai Rp 4,7 miliar lebih.  (her)