Pengerjaan Pembangunan Proyek Bendungan Meninting Mandek

Pengerjaan proyek Bendungan Meninting ini mandek akibat lahan warga belum dibayar. Tampak alat berat masih disiagakan di lokasi mega proyek ini.  (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Proyek Bendungan Meninting Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) mandek pasca groundbreaking bulan lalu. Pengerjaan mega proyek ini mandek lantaran warga masih belum mengizinkan rekanan melakukan pembangunan di lapangan, karena lahan warga di tiga desa, yakni Desa Bukit Tinggi, Desa Dasan Griya dan Gegerung belum dibayar.

Warga terdampak pembebasan lahan pun bertanya – tanya kapan lahan mereka dibayar. Padahal janji pemerintah, pembayaran dilakukan sebulan setelah groundbreaking, akan tetapi saat ini belum ada kejelasan pembayaran lahan warga.

Ditemui di rumahnya, Saptoni warga Desa Bukit Tinggi menuturkan, sejauh ini belum ada kejelasan terkait pembayaran lahan warga setelah groundbreaking. Padahal, kata dia, warga dijanjikan pembayaran akan dilakukan sebulan setelah di-groundbreaking. Bahkan dijanjikan tiga minggu setelah itu lahan warga dibayar. “Tapi ini sebulan lebih setelah groundbreaking belum ada kejelasan kapan dibayar, beberapa kali kami tanyakan ke desa belum ada kejelasan,” akunya pada Suara NTB, Rabu,  30 Oktober 2019.

Perihal pembayaran lahan ini warga  menyerahkan ke kepala desa (kades), sebab kades berani bertanggung jawab perihal pembayaran lahan warga. Setelah groundbreaking, warga dipanggil rapat di kantor desa. Di sana dipastikan pembayaran lahan tiga minggu setelah groundbreaking. Bahkan saat itu, soal kepastian pembayaran lahan ini, ada yang berjanji menjaminkan kantor desa dan kantor camat. Namun sampai saat ini masih saja ada alibi sebagai alasan pembayaran belum dibayarkan.

Seperti alasan kades, bahwa ada 15 warga yang belum selesaikan berkasnya administrasinya. Karena sering dijanjikan, warga dijejali ketidakjelasan, sehingga tidak punya semangat bekerja. Bahkan ia sendiri mengaku rugi akibat tidak pernah mengambil hasil perkebunan di lahannya.

Kepala Desa Bukit Tinggi Ahmad Muttakin, mengaku lahan warga memang belum dibayar. Warganya yang terdampak sebanyak 136 KK dengan jumlah bidang 233, jumlah total anggaran untuk pembebasan lahan ini sebanyak Rp 90 miliar lebih dari total dana pembayaran lahan Rp 196 miliar lebih. Untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran lahan ini, pihaknya sempat ingin ke Jakarta. “Kita dijanjikan pembayarannya di akhir bulan ini atau awal bulan depan (November, red),” jelas dia.

Pihaknya juga mendapatkan kepastian dari pihak Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), lahan bendungan ini paling cepat dibayarkan dibandingkan yang lain se -ndonesia. Pihak pengawas bendungan dari pusat pun sudah turun mengecek lokasi proyek bendungan, Senin (28/10) lalu. Mereka turun memastikan kondisi di lapangan. Menurut dia penyebab molornya pembayaran lahan ini, karena persoalan administrasi. Di mana kontrak dilakukan akhir tahun 2018, sementara di administrasi BPN belum dilakukan pengukuran, namun masyarakat sudah membuat sporadik. Di sinilah, kata dia, letak kesalahannya. Selain itu, ujarnya, ditemukan banyak ketimpangan antara sporadik dengan pengukuran, sehingga harus direvisi dan diperiksa ulang. “Seharusnya pengukuran dulu, berapa luas lahan yang dipakai untuk bendungan ini, sehingga jelas sesuai,” jelas dia, seraya menambahkan, ada 17 berkas warga dikembalikan akibat ada kekeliruan yang perlu direvisi. Pihaknya sudah merevisi dan menyampaikan lagi ke pusat.

Sementara itu Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan, pihak pemda bersama BWS terus mendorong agar pihak LMAN mempercepat pembayaran lahan warga yang terdampak pembebasan lahan.  “Kami terus mendorong agar dipercepat pembayaran lahan warga ini, karena memang sudah lama prosesnya,” jelas dia.

Terkait pembayaran lahan warga, jelas dia, setelah divalidasi oleh BPN kemudian direview oleh BPKP dan disampaikan ke pusat bendungan. Dari pusat bendungan menyampaikan ke LMAN untuk ditindaklanjuti pembayaran.

Tidak semua data warga yang diserahkan ke LMAN dapat dibayarkan, karena ada perbedaan nama di KTP dengan dokumen, huruf berbeda dan belum lengkap. Terdapat 174 lebih bidang yang masuk ke Lman, namun dari jumlah itu ada perubahan setelah dikaji oleh KJPP, sehingga tersisa 74 bidang yang memenuhi syarat untuk dibayarkan. Rencananya yang 74 bidang ini akan dibayarkan. Namun dari pihak LMAN belum ada kejelasan. (her)