Oknum Pejabat Kecamatan Tersangka OTT, Tunjangan Dicabut dan Gaji Dipotong 50 Persen

Penyidik Polres Lobar  saat melakukan penggeledahan di Kantor Camat Sekotong terkait kasus OTT yang menimpa pejabat setempat. (Suara NTB/her)

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Hari ini, tim penyidik Polres Lombok Barat (Lobar) mengagendakan pemeriksaan pejabat Kecamatan Sekotong dalam hal ini Camat, Pandita Utama dan sekretaris camat (sekcam) setempat. Pemeriksaan bersangkutan untuk proses penyidikan dalam kasus OTT pejabat Kecamatan Sekotong.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., menegaskan, jika oknum mantan kepala seksi di Kecamatan Sekotong diberhentikan sementara, termasuk hak tunjangannya dicabut dan gaji yang diberikan pun dipotong 50 persen. “Gajinya dipotong 50 persen, dia hanya terima gaji 50 persen dari penghasilan terakhir,” jelas Suparlan, Senin,  28 Oktober 2019.

Ia menegaskan, langkah ini diberlakukan semenjak TMT SK pemberhentian sementara terhadap bersangkutan.  Pemberhentian sementara bersangkutan mengacu pada surat penahanan dari kepolisian. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penghentian tunjangan dan pembayaran 50 persen gaji bersangkutan.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono menegaskan pemanggilan terhadap camat dan sekcam direncanakan, Selasa (29/10) ini. Terkait kapan kasus OTT ini masuk tahap pelimpahan, menurutnya. tahapannya belum mengarah ke sana. Sebab pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap camat dan pihak terkait. Setelah pemeriksaan para pihak, tentu tahapan akan berlanjut. “Belum beres pemeriksaan sehingga belum tahu kapan dilimpahkan ini,” jelas dia.

Dijelaskan Camat dan Sekcam Sekotong ini akan diperiksa dalam kapasitasnya selaku pimpinan di Kecamatan Sekotong. Bagaimana peranannya dalam proses pengeluaran rekomendasi pencairan ADD yang dijadikan bahan oleh okum pejabat setempat melakukan pungli. Setelah memeriksa camat dan sekcam,  penyidik selanjutnya memeriksa kades dan jajarannya. Pemanggilan kades akan dilakukan setelah selesai pemanggilan camat dan sekcam.  Pemeriksaan kades ini juga untuk mencari tahu bagaimana proses pencairan per termin ADD yang butuh rekomendasi dari kecamatan. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.